Sejumlah regulator serta pejabat penting negara di bidang ekonomi sudah membuat aksi nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Belajar dari krisis ekonomi terdahulu di 1998 dan 2008, kondisi saat ini memang belum normal. Namun secara parameter obyektif, harus diakui kondisi saat ini jauh lebih baik.
Begitu tegas Ketua Relawan Merah Putih (RMP) Maruarar Sirait saat menyampaikan kesimpulan diskusi bertajuk "Daya Tahan Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan RMP, di Jakarta, Senin (7/9).
Menurutnya, para pejabat tinggi bidang perekonomian sudah membuat langkah nyata. Dia menyontohkan Bursa Efek Indonesia yang terus maju melangkah untuk mendorong keterbukaan bursa bagi pengusaha belum besar dan pengusaha dari seluruh Indonesia, tak hanya di Jakarta.
"Kita harus jujur keadaan sekarang pun tak normal dan belum baik. Tapi dengan parameter sekarang, jelas situasi saat ini belumlah krisis," kata Ara
Sebagai salah satu organisasi relawan terdepan dalam pemenangan Jokowi-JK di Pilpres lalu, Ara menegaskan komitmen RMP untuk terus membantu pemerintahan ini menghadapi masa-masa sulit. Salah satunya, adalah dengan membuat forum diskusi mengundang pejabat tinggi negara dan regulator lainnya.
"Saya yakin dengan komunikasi seperti ini, ada ruang demokrasi, mengkritik, dan bertanya. Harusnya ini bisa membuat informasi tak tersumbat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadallia tetap konsisten agar pemerintah lebih bekerja keras mendorong berkembangnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Sebab terbukti di 1998, penjaga perekonomian sebenarnya adalah sektor UMKM. Makanya, HIPMI berusaha mendorong lahirnya UU Pengusaha Pemula agar sektor UMKM makin berkembang.
"Pelaku usaha itu masih kecil, kita butuh 1,6 juta pengusaha baru. Masalahnya adalah pendanaan kurang. Pentingnya UU Pengusaha Pemula adalah memproteksi ke sana. Daripada uang diberikan untuk kartu-kartu subsidi," kata Bahlil.
Dia juga mendorong hilirisasi sehingga bahan mentah tak melulu diekspor ke luar negeri. "Masalahnya, perbankan belum ada yang membiayai. Kredit infrastruktur tak ada yang berani membiayai 6-7 tahun. Tak ada konsep pembangunan ekonomi tanpa infrastruktur. Itu yang perlu dilakukan untuk ketahanan ekonomi Indonesia," tegasnya.
Selain Bahlil Lahadalia, juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Menkeu RI Bambang Brodjonegoro, Dirut BEI Tito Sulistio, dan Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin,
Peserta diskusi adalah para aktivis seperti Ketua Umum PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Beni Pramula, dan para pengurus daerah HIPMI. Selain itu, tokoh asosiasi juga hadir dari Gapensi dan Hiswana Migas.
[ian]
