Berita

Hukum

Mahfud MD Sesalkan Kegalakan Polisi Terbentur Agenda Ekonomi

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2015 | 18:29 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim terus menuai tanya. Apa sebenarnya yang diinginkan Presiden Jokowi, ingin mengedepankan penegakan hukum atau pembangunan ekonomi?

"Nah ini adalah dilema. Disitulah pentingnya perencanaan yang jelas (dari presiden), pilihannya kemana. Apakah kita mau demi pembangunan ekonomi lalu masalah hukum dibiarkan?," ujar mantan Ketua MK Mahduf MD di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (4/9).

Mahfud termasuk yang menaruh harapan ada perbaikan kinerja Polri dalam menangani perkara korupsi. Dia berharap polri dan juga Kejaksaan Agung, bisa galak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Namun, disayangkan ketika mulai menunjukkan 'taringnya' melakukan pemberantasan korupsi di sejumlah instansi, Komjen Budi Waseso malah dicopot.

"Lah itu problemnya, ternyata sesudah mau 'galak' berhadapan dengan masalah ekonomi, persoalan pembangunan ekonomi," ucapnya.

Mahfud melanjutkan, yang menjadi dilema adalah, apakah keputusan Presiden Joko Widodo mencopot jenderal bintang tiga yang biasa disapa Buwas itu merupakan sikap untuk mengedepankan penegakan hukum atau pembangunan ekonomi.

"Saya berharap banyak sama Polri atas langkah-langkahnya selama ini. Lalu sekarang karena ada persoalan ekonomi jadi begini," tukasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya