Berita

pimpinan mpr bersama jokowi-jk

HNW: Meski di Luar Pemerintahan, KMP juga Bekerja untuk Kepentingan Bangsa!

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2015 | 11:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih mendukung pemerintah. Apalagi, seperti dikatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mereka bergabung dengan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara di tengah kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Jumat, 4/9).

Namun Hidayat mengingatkan PKS yang berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih bukan berarti tidak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.


"Kalaupun KMP tidak berada di barisan pendukung pemerintah, tidak berarti KMP tidak mementingkan bangsa dan negara, tidak berarti KMP tidak mencari solusi terhadap persoalan bangsa," tegas Hidayat, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Hidayat menjelaskan negara demokrasi yang dianut Indonesia meniscayakan pengawasan atau check and balances. "Dan itu bisa dilakukan dengan maksimal tanpa harus di pemerintah. Justru di luar pemerintah bisa melakukan itu," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, beragam persoalan yang mendera Indonesia belakangan ini bukan karena terbelahnya DPR dalam kelompok KMP dan Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan, semua persoalan itu persoalan itu tidak ada kaitan dengan KMP.

"Itu murni pemerintah sendiri. Misalnya nilai rukar rupiah yang merosot, ekonomi melambat, daya beli masyarakat rendah, PHK, nggak ada hubungan dengan KMP. Kisruh PSSI juga nggak ada hubungan dengan KMP, KIH," tegasnya.

Apalagi, dia menekankan, sebenarnya hubungan KMP-KIH sudah sangat cair. KMP memudahkan pembahasan RAPBNP 2015 dan UU APBN 2016 dan mendukung pemerintah merealisasikan program -program yang benar-benar pro rakyat. "Itu relatif dibahas dengan akomodatif oleh DPR yang mayoritas KMP," tegasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya