Berita

pimpinan mpr bersama jokowi-jk

HNW: Meski di Luar Pemerintahan, KMP juga Bekerja untuk Kepentingan Bangsa!

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2015 | 11:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih mendukung pemerintah. Apalagi, seperti dikatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mereka bergabung dengan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara di tengah kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Jumat, 4/9).

Namun Hidayat mengingatkan PKS yang berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih bukan berarti tidak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.


"Kalaupun KMP tidak berada di barisan pendukung pemerintah, tidak berarti KMP tidak mementingkan bangsa dan negara, tidak berarti KMP tidak mencari solusi terhadap persoalan bangsa," tegas Hidayat, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Hidayat menjelaskan negara demokrasi yang dianut Indonesia meniscayakan pengawasan atau check and balances. "Dan itu bisa dilakukan dengan maksimal tanpa harus di pemerintah. Justru di luar pemerintah bisa melakukan itu," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, beragam persoalan yang mendera Indonesia belakangan ini bukan karena terbelahnya DPR dalam kelompok KMP dan Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan, semua persoalan itu persoalan itu tidak ada kaitan dengan KMP.

"Itu murni pemerintah sendiri. Misalnya nilai rukar rupiah yang merosot, ekonomi melambat, daya beli masyarakat rendah, PHK, nggak ada hubungan dengan KMP. Kisruh PSSI juga nggak ada hubungan dengan KMP, KIH," tegasnya.

Apalagi, dia menekankan, sebenarnya hubungan KMP-KIH sudah sangat cair. KMP memudahkan pembahasan RAPBNP 2015 dan UU APBN 2016 dan mendukung pemerintah merealisasikan program -program yang benar-benar pro rakyat. "Itu relatif dibahas dengan akomodatif oleh DPR yang mayoritas KMP," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya