Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Buruh: Arus PHK Sudah Mulai di Medan

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2015 | 15:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Krisis ekonomi nasional membuat kaum buruh di berbagai wilayah Indonesia tidak tenang. Bahkan, kehidupan mereka mulai terancam oleh arus pemutusan hubungan kerja alias PHK massal.

Ketua Serikat Pekeja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Medan, Jahotman Sitanggang, mengakui arus PHK massa sudah mulai terlihat di daerahnya akibat terpuruknya perekonomian Indonesia saat ini.

Beberapa rekannya yang menjadi anggota serikat buruh di bawah SPSI sudah dirumahkan sementara oleh pengusaha. Meski sifatnya masih dirumahkan, namun mereka khawatir kondisi ini akan terus berlanjut jika perekonomian tidak kunjung membaik.


"Di Medan sekarang sudah mulai ada ancaman PHK, saat ini sudah ada beberapa rekan kami yang dirumahkan," katanya,  seperti diberitakan MedanBagus.com, Kamis (3/9).

Jahotman menjelaskan, perusahaan tempat rekan-rekannya bekerja mulai goyah. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada industri kecil dan menengah, tetapi juga industri besar.

"Seperti kami misalnya, di Industri Karet Deli (IKD). Sekarang perusahaan sudah goyang dan sudah memakai dana cadangan. Kalau dana cadangan sudah habis, maka perusahaan tentu akan kolaps," ungkapnya.

Mereka berharap pemerintah lebih cepat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan dunia usaha dan tenaga kerja yang saat ini tengah terancam.

"Kami minta pemerintah memiliki inisiatif dan kebijakan mendesak untuk memberdayakan agar usaha tetap berjalan. Kalau bisa, beri subsidi tenaga kerja dan kemudahan bagi pengusaha," seru Jahotman. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya