Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang perkara tersangka Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua.
Perkara terdakwa dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011 itu masuk dalam putusan sela.
Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim, Supriyono, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK untuk melanjutkan pemeriksaan Rusli atas dugaan suap terhadap Ketua MK saat itu, Akil Mochtar.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa Rusli Sibua. Untuk kemudian menghadirkan saksi-saksi," kata Hakim Supriyono membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
Usai membacakan putusan sela tersebut, Hakim Supriyono mempersilakan Rusli agar berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Achmad Rifai. Penasihat hukum Rusli menyatakan keberatan atas keputusan Majelis Hakim.
"Pada prinsipnya kami menolak putusan sela ini. Kami melihat banyak yang janggal atas penetapan tersangka terdakwa (Rusli Sibua)," tegas Rifai.
Menanggapi keberatan dari Penasihat Hukum Rusli, Hakim Supriyono menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan perkara pokok suap sengketa Pilkada yang nilainya mencapai Rp 2,9 miliar ini tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK.
"Walaupun saudara terdakwa merasa keberatan, tetapi pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan. Sidang dilanjutkan Kamis 10 September 2015, pukul 09.00 WIB," balas Hakim Supriyono.
Seperti diketahui, Bupati Pulau Morotai, Rusli didakwa bersama-sama dengan Sahrin Hamid memberikan uang sejumlah Rp 2.989.000.000 (Rp 2,9 miliar) kepada Akil Mochtar selaku Ketua MK saat sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011.
Atas perbuatan itu, terdakwa Rusli Sibua diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
[ald]
