Berita

Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman/net

Wawancara

WAWANCARA

Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman: Apanya Yang Gaduh, Buwas Sudah On Track dan Bertanggung Jawab

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2015 | 09:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Buwas masih "buas". Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) tetap getol menggarap banyak kasus. Maka tidak heran bila suara tuntutan agar dia dicopot kian nyaring ter­dengar. Terutama setelah penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indo­nesia II (Pelindo II) Richard Joost Lino, Jumat (28/8) lalu.

Desas-desus muncul, jabatan Kabareskrim akan dicopot dan Buwas akan digeser ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Benarkah demikian? Saat dikonfirmasi, sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman belum mendengar isu itu. Namun dia merasa Buwas sejauh ini tidak membuat kegaduhan.

"Apa yang salah kalau materi hukumnya benar dan terjadi suatu perbuatan pidana. Yang bikin gaduh dan kebakaran jenggot justru orang yang terli­bat kasus," ujar bekas Kapolda Metro Jaya ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Berikut kutipan selengkap­nya:

Kemarin muncul isu, dari sumber Istana mengatakan Buwas akan dicopot dan di­geser ke BNPT. Anda sudah mendengar ini?
Saya belum mendengar sa­ma sekali isu pencopotan ini. Namun kemarin saya mendengar interview antara Kabareskrim dengan TV One siang. Saya cu­kup kaget, ada apa lagi ini.

Konon Buwas dicopot karena mengganggu pejabat negara terkait kasus Pelindo II. Benarkah demikian?

Apa yang gaduh? Polisi dalam hal ini Bareskrim telah men­jalankan kewenangannya dalam penegakan hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang. Yang merasa adanya kegaduhan itu kan orang-orang yang terlibat atau ada kaitannya dengan ka­sus tadi. Sedangkan masyarakat pada umumnya senang dengan adanya penegakan hukum di bidang korupsi oleh Polri.

Jadi menurut Anda Buwas tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional?
Menurut saya tidak. Pengalaman saya, setiap Polri melaku­kan langkah-langkah penegakan hukum, yang ribut dan kasak-kusuk itu adalah orang-orang yang terlibat dalam kasusnya. Apalagi ini masalah Pelindo di mana polisi melaksanakan per­intah dari Presiden untuk menun­taskan dwelling time itu.

Nggak ada lah kegaduhan ekonomi itu. Justru para inves­tor happy. Apalagi bila birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan tidak memberikan dana ekstra. Jadi sekali lagi, yang ribut dan kebakaran jenggot adalah orang-orang yang kepentingannya terganggu.

Contohnya; para pelaku pe­nyelundupan, rekanan-rekanan yang melakukan mark-up dan sebagainya.

Kabarnya bod Pelindo II ada hubungannya dengan petinggi negara, apa benar itu?
Saya tidak mau membuat perkiraan atau fitnah. Biarkan saja proses hukum ini berjalan dengan baik dan marilah kita awasi.

Faktanya Buwas bikin he­boh sejak menangani kasus-kasus spesifik seperti dugaan korupsi Stadion Gedebage Bandung dan kasus penimbu­nan sapi?
Setiap manusia yang kepentingannya tidak terganggu pasti tidak akan bereaksi. Tapi kalau dia terlibat suatu permasalahan, saya yakin mereka akan senan­tiasa bermanuver bagaimana car­anya menjatuhkan lembaga atau pejabat yang bersangkutan.

Dalam kasus yang tengah di­tangani Bareskrim saat ini, saya justru menilai ada terobosan. Bukankah selama ini kasus sep­erti tadi mengendap atau dibi­arkan berlalu. Kan katanya kita perang terhadap korupsi. Kalau setiap penanganan kasus korupsi diartikan akan dapat menimbul­kan kegaduhan ekonomi apakah ini justru sebuah kemenan­gan para koruptor. Sebaliknya sebuah kemunduran buat Bangsa Indonesia.

Anda sepertinya menentang Buwas dicopot ya. Apa karena berkawan atau bagaimana?
Saya tidak pernah menentang suatu keputusan. Namun sebagai senior di Kepolisian, wajar kalau saya berkomentar dan menilai. Apalagi dengan loyonya rupiah terhadap dolar AS, saat ini memang diperlukan sosok atau figur negarawan yang berani dan tegas dalam menghadapi banyaknya perbuatan korupsi. Kalau koru­psi bisa diberantas dengan baik, saya yakin kondisi keuangan dan ekonomi kita akan baik pula.

Garang di luar, apakah Buwas juga garang di internal?
Budi Waseso itu Kabareskrim yang bertanggung jawab terh­adap seluruh pelaksanaan tugas reserse di Indonesia. Jadi apa yang saya rasakan, selama Budi Waseso menjabat, tampak banyak perubahan positif dan pembenahan di tubuh reserse. Tapi lain untuk masalah Polri, kan ada Irwasum dan Propam.

Apakah isu pencopotan Buwas bikin gaduh di internal Polri?
Pada awalnya iya. Tapi sa­ya berharap seluruh anggota Kepolisian tetap berpegangan kepada Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya. Disiplin adalah darah dagingmu sedangkan loy­alitas adalah nafasmu.

Bentrok TNI dan Polri kembali terjadi. Tanggapan Anda?
Biarkan hukum yang berjalan dan kedua belah pihak pimpinan pun sudah mengambil langkah positif. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya