Berita

arief poyuono/net

Ada Kepentingan China di Balik Pencopotan Buwas

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2015 | 06:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar pencopotan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri memunculkan beragam spekulasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam keterangannya tadi malam menengarai rencana dicopotnya Buwas terkait kepentingan China di Indonesia.

"Patut diduga ada intervensi dari pemerintah China terutama dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa Pelindo. Sebab kasus korupsi pengadaan crane dari China di Pelindo bisa mencoreng nama perusahaan China," ujarnya.


Jika Jokowi-JK tidak bisa mengamankan tindak tanduk Buwas, sebut Arief, maka ada kemungkinan kesepakatan pinjaman dana untuk proyek pembangunan infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan akan dibatalkan oleh pemerintah China.

"Bukti kuat adalah ancaman RJ Lino (Dirut Pelindo II) saat kantornya digeledah. Kepada Sofyan Jalil (Menteri Bapenas) dia menitip pesan agar disampaikan kepada Jokowi, bahwa tindakan Buwas bisa menganggu ekonomi. RJ Lino bahkan mengancam akan mundur dan tidak akan mau mengurus lagi tol laut," papar Arief.

Lebih lanjut menurut Arief, alasan pencopotan Buwas karena tindakan penegakan hukum oleh Bareskrim mengganggu stabilitas perekonomian nasional tidak bisa diterima. Justru, katanya, hancurnya perekonomian nasional saat ini adalah akibat gurita korupsi yang menyebabkan negara menanggung high cost economy.

"Penangganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Bareskrim telah merugikan negara triliunan rupiah, seperti kasus TPPI, Pelindo II, mafia dwelling time, atau kasus penyalahgunaan CSR BUMN. Jika Jokowi mencopot Buwas makin jelas bahwa Jokowi telah menjadi god fathernya para koruptor yang mulai resah akibat gebrakan Buwas," demikian Arief.[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya