Berita

rj lino/net

Hukum

Pecat RJ Lino Karena Sudah Mencoreng Wibawa Presiden

SELASA, 01 SEPTEMBER 2015 | 16:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera memecat Direktur Pelindo II RJ Lino karena diduga kuat terlibat dugaan korupsi pengadaan mobil crane.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum FS BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 1/9).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebut Arief, sangat jelas menyatakan bahwa telah terjadi ketidakberesan di dalam pengadaan 10 mobil crane senilai 45 miliar oleh Pelindo II.


Selain itu RJ Lino juga mesti dipecat karena dia terbukti tak beretika dan memiliki mental tempe. RJ Lino mengancam kepada Presiden Joko Widodo karena kantornya digeledah dan dengan lantang mengecam kepolisian layaknya dia penguasa di atas segalanya.

"Gaya RJ Lino seperti itu jelas mencoreng wibawa Presiden," imbuh Arief.

Dilain sisi dia mendesak kepolisian mempercepat penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan RJ Lino.

Penuntasan kasus ini secara simultan, menurut Arief, akan mengatasi percepatan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus untuk menegakkan kinerja Presiden yang menemukan keanehan-kenahan saat inspeksi mendadak ke pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

"Kami mengajak masyarakat dan KPK mengawasi kasus ini, jangan sampai ditolak Kejaksaan Agung atau dihentikan oleh polisi karena adanya rekayasa oknum jaksa yang mengatakan kasus tersebut tidak cukup bukti adanya unsur tindak pidana," tukas Arief yang juga salah satu ketua DPP Partai Gerindra.[dem]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya