KAMMI Tangsel: Jangan Sampai Pak Jokowi Bilang Indonesia Aman dari Krisis

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok ke angka Rp 14 ribu, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Tangerang Selatan, Sadam Husen Falahuddin mengatakan, kondisi rupiah seperti itu tentu berdampak buruk terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat. Nasib rakyat terutama buruh akan semakin tertekan, bahkan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Pemerintah harus menjamin nasib buruh ketika mereka berhadapan dengan ancaman PHK yang dilakukan oleh perusahaan," ujar Sadam, Selasa (1/9).

Di provinsi Banten, PHK sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan, sebagaimana disebutkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina, ada 7 ribu buruh yang di-PHK oleh empat perusahaan di Banten. Tiga di antaranya berada di Kabupaten Serang dan satu di Kabupaten Tangerang.

"Pemerintah jangan sampai menutup mata soal PHK yang terjadi pada buruh, jangan sampai Pak Jokowi bilang Indonesia aman dari krisis, PHK juga akan menjadi pemicu krisis ekonomi di Indonesia," tegas Sadam.

Hari ini buruh akan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menuntut pemerintah serius dalam menghadapi kenaikan harga dolar, karena perusahaan yang melakukan PHK berdampak besar terhadap barang-barang atau komoditas lainnya yang bergantung pada aktivitas impor.

"Jika pemerintahan Jokowi tidak serius dalam menghadapi masalah ini, maka KAMMI Tangerang Selatan, komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan siap memobilisasi rakyat untuk turun ke jalan," tegas Sadam.

Yang sangat memprihatinkan, lanjut dia, jika pemerintah menerima ribuah buruh dari negara China, dan membiarkan buruh pribumi di PHK, akan menjadi masalah besar. Bahkan akan berpotensi terhadap kemarahan rakyat Indonesia.

"Kita tidak mau pemerintah memfasilitasi buruh China untuk bekerja di Indonesia, dan mematikan buruh pribumi. Bagaimanapun negara harus mementingkan nasib rakyat dan bangsanya," demikian Sadam.[wid]