Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jan Darmadi disebut-sebut terseret dalam pusara kasus pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
Heboh keterlibatan Jan Darmadi jadi pembicaraan di kalangan terbatas pada Senin (31/8) malam. Pesan berantai berisi link pemberitaan di salah satu media jadi penguat.
Pembelian lahan yang rencananya akan digunakan Pemprov DKI untuk membangun rumah sakit khusus jantung dan kanker ini memang belakangan menjadi sorotan. Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebut kasus ini terindikasi merugikan keuangan daerah minimal Rp 191,33 miliar.
Nama Jan Darmadi dikaitkan sebagai orang yang menandatangani surat penawaran penjualan tanah yang dikirim pihak YKSW ke Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Selain oleh Jan Darmadi, surat yang dikirim pada tanggal 7 Juli 2014 itu juga ditandatangani Kartini Muljadi sebagai ketua yayasan.
Isi surat intinya menjelaskan bahwa tanah milik YKSW di Kiai Tapa seluas 36.410 akan dijual dengan harga permeter Rp 20,755 juta, sehingga harga keseluruhan kurang lebih Rp 755,7 miliar.
Sehari setelah surat dikirim, atau tanggal 8 Juli 2014, Ahok langsung merespon dengan membuat disposisi ke Bapeda agar menganggarkan dana Rp 755,7 miliar di APDBP 2014 untuk membayar tanah tersebut. Total duit yang diminta Ahok sebesar yang diminta YKSW alias tanpa penawaran.
Di dalam LHP BPK atas keuangan Pemprov DKI tahun 2014 nama Jan Darmadi sebenarnya tidak disebut dengan pasti. BPK dalam salinan LHP yang dimiliki
Kantor Berita Politik RMOL, hanya menyebut dua nama yang menandatangani surat tersebut dengan inisial, yakni Sdr KM selaku ketua yayasan dan Sdr JD yang menjabat Ketua Umum YKSW. Dua inisial nama ini tertulis dalam LHP pada Buku III halaman 199.
Kalau benar inisial JD merujuk nama Jan Darmadi, maka tidak salah dia memang saat ini menjadi anggota Wantimperes. Dia dilantik Presiden Joko Widodo menjadi satu dari sembilan anggota Wantimpers pada minggu ketiga Januari 2015.
Di awal pelantikan Jan Darmadi muncul polemik karena Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem itu dikabarkan sebagai raja judi.
Diberitakan banyak media bahwa Jan Darmadi alias Apiang Jinggo merupakan penguasa bisnis judi Petax 9, Copacabana Jakarta Theater, dan Lofte Fair Hailai Jakarta Utara. Bisnis Apiang melejit ketika judi dihalalkan pada era Ali Sadikin jadi Gubernur DKI Jakarta.
Ketika 1978 judi resmi diharamkan, Jan bermain di Porkas dan SDSB bersama dengan Sudomo seblum akhirnya resmi ditutup tahun 1993. Ketika bisnis togel berjaya, Jan konon bisa menghasilkan Rp 15-20Â miliar dalam semalam sebelum akhirnya ditutup oleh Jenderal Sutanto pada tahun 2004.
Disebut pula bahwa Jan Darmadi bergabung dengan Partai Nasdem pada tahun 2012 karena merasa cocok dengan Surya Paloh yang beroposisi dengan SBY. SBY sendiri disebutkan sebagai sosok yang membuat bisnis judi gulung tikar.
[dem]
