Berita

Pertahanan

Konflik TNI dan Polri Menjurus Demoralisasi

SENIN, 31 AGUSTUS 2015 | 17:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bentrokan fisik antara anggota TNI dan Polri, bahkan antara anggota TNI dengan sesamanya, sudah sangat mengkhawatirkan. Yang terakhir terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melibatkan TNI dan Polri hingga mengakibatkan korban tewas, kemarin.

"Ini sudah lewat dari kewajaran, sudah bukan disebut pelanggaran disiplin lagi, tapi sudah menjurus kepada demoralisasi,” tegas anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada wartawan, sore ini (Senin, 31/8).

Mengapa demikian? Pertama, terang Hasanuddin, bentrokan sudah terjadi berulangkali, terus menerus dengan frekuensi yang sangat tinggi hampir tak bisa dikendalikan. Kedua, pelakunya sudah bukan perorangan, tetapi selalu dalam hubungan kelompok dan sudah tak punya rasa takut pada hukuman bahkan ancaman.


"Mulai dari perwira rendah, panglima, kepala staf bahkan presiden sudah turun, tapi tak ada hasilnya. Konflik terus saja berlanjut,” sesal petinggi PDI Perjuangan ini.
 
Ketiga, lanjut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, kasus bentrokan sudah merata terjadi di banyak  wilayah NKRI. Hanya karena masalah sepele pertempuran langsung terjadi.

"Presiden harus serius turun tangan meminta pertanggungjawaban perwira level atas setingkat Pangdam dan Kapolda. Berikan sanksi bila kasus terjadi di wilayahnya,” tegas dia.
 
Ditambahkannya, kalau kasus perkelahian tak bisa dihentikan, akibatnya bisa sangat fatal. Bukan semata mengganggu integritas aparatur negara, tapi juga menjurus ke konflik yang lebih besar.

"Dan kepercayaan rakyat lama-kelamaan akan pudar. Siapa yang akan mengawal NKRI kalau mereka sibuk berkelahi?” tutupnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya