Berita

humas mpr

Mahyudin: Pancasila Jangan Sekadar Dihafalkan

SABTU, 29 AGUSTUS 2015 | 11:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, gencar dilakukan pimpinan dan anggota MPR RI dengan target sasaran berbagai elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Jumat (28/8), sasaran target sosialisasi adalah anggota Korps HMI Wati (Kohati) PB HMI Jakarta. Sosialisasi ini dibawakan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Mahyudin bersama dua narasumber utama, yakni Hardi Susilo anggota fraksi Golkar MPR RI dan Hermanto anggota fraksi PKS MPR RI.

Kepada para peserta, Mahyudin mengatakan bahwa isi Pancasila semua pasti hafal di luar kepala, tapi soal pemahaman dan pengamalan itu perlu untuk terus diingatkan.


"Pancasila tidak sekadar dihafal, tapi sangat perlu untuk dipahami dan diamalkan. Itulah pentingnya sosialisasi untuk menyegarkan ingatakan kita semua akan nilai-nilai luhur bangsa," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi (Sabtu, 29/8).

Pengamalan Pancasila, lanjut Mahyudin, sebenarnya sangat mudah sebab Pancasila itu merupakan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia sejak dulu. Contohnya, soal Ketuhanan, seluruh rakyat Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian soal penghormatan kepada yang lebih tua itu adalah salah satu esensi dari nilai luhur bangsa dan masih banyak lagi.

Sementara untuk persatuan Indonesia, Mahyudin meninta agar hal ini tidak sampai pecah. Nasionalisme harus ditingkatkan demi persatuan bangsa. Konflik soal keberagaman Indonesia seharusnya tidak lagi menjadi persoalan.

"Perpecahan bangsa muncul dari konflik karena perbedaan. Nusantara ini dulu pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar namun hancur bukan karena faktor eksternal tapi karena faktor internal perebutan kekuasaan dan perang saudara. Karena perpecahan itu muncul penjajah yang menjajah habis bangsa kita. Kita harus belajar dari sejarah bangsa kita itu agar tidak terulang lagi saat sekarang," pungkas politisi Golkar itu. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya