Perkuat Rupiah, Jokowi Harus Reshuffle Menteri BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai salah satu upaya memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi menilai Menteri BUMN tak becus mengurusi BUMN. Faktanya, banyak BUMN yang terus merugi, bahkan terlilit utang triliunan rupiah, seperti yang dialami Garuda Indonesia. Karena itu, ia minta Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle jilid II. Dan salah satu yang diprioritaskan untuk diganti adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Pergantian tim kabinet ekonomi Jokowi, kemarin belum cukup, yang diganti hanya Menko saja. Sedangkan Menteri Keuangan. Menteri ESDM, dan Menteri BUMN belum disentuh atau diganti sama sekali," kata Uchok, di Jakarta, Kamis, (27/8).

Menurut Uchok, Menteri Rini sejak mulai bekerja banyak memicu kontroversi seperti merestui Garuda menambah utang dengan membeli pesawat untuk rute jarak jauh, merestui BUMN melakukan right issue dan berutang keluar negeri tanpa kontrol yag ketat.

"Sudahlah sebaiknya Rini segera mundur dari Menteri BUMN. Selama ini program dia sekadar menjual aset-aset BUMN. Jika tidak diganti. Rini akan menjadi beban Jokowi," tegasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean mengatakan, aksi Rini merestui BUMN melakukan buyback saham ditengah rupiah melemah justru menguntungkan sekelompok pemburu rente.
 
"Rini juga merestui konsesi JICT  kepada asing. Padahal, kasus dwelling time yang membuat Presiden 'murka' salah satu picunya adalah karena itu. Jadi Menteri Rini itu sepertinya terlalu banyak berpikir jual beli dan hutang yang mungkin saja dibalik transaksi itu ada deal deal atau fee yang mengalir sehingga kebijakan Rini  hingga saat ini selalu berkutat pada jual beli dan hutang," tutur Ferdinand.[wid]