. Program pemerintah pusat melakukan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi beban banjir di Jakarta memang pantas didukung. Namun cara-cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang kasar kepada warga Kampung Pulo untuk melakukan relokasi warga dan tidak terkesan tidak punya rasa kemanusiaan patut disesalkan.
"Perlu kita sadari bahwa, warga Kampung Pulo bukanlah penduduk liar. Mereka punya KTP, tidak sedikit di antara mereka yang bayar PBB setiap tahun dan tidak sedikit juga yang memiliki sertifikat tanah," kata Jurubicara Gerakan Lawan Ahok, Andi Sinulingga, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 27/8).
Andi mengingatkan agar tidak ada lagi ada insiden kekerasan antara warga korban penggusuran dengan aparat. Kejadian Kampung Pulo harus menjadi yang terakhir.
"Karena itu kami menyarankan kepada Gubernur Ahok untuk memberikan subsidi dengan mengalokasi anggaran KPR selama 20 tahun bagi warga korban penggusuran pada APBD 2016," ungkap Andi.
Menurut Andi, Gubernur Ahok tidak bisa semata-mata beralasan pada UU 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak memungkinkan lagi untuk memberikan ganti rugi 25 persen dari nilai NJOP, sebagaimana yang pernah Ahok janjikan dahulu kepada warga.
Masih kata Andi, alokasi anggaran itu bisa ditempatkan kedudukannya sama dengan alokasi anggaran KJP yang di alokasikan pada APBD DKI tahun 2015 sebesar Rp 3 triliun.
"Kenapa pemprov DKI bisa mengalokasikan anggaran subsidi berbentuk KJP sebesar itu setiap tahun, kenapa tidak mungkin untuk mengalokasikan anggaran dengan besaran yang sama untuk subsidi dana KPR untuk warga korban penggusuran," sambung Andi.
Menurut Andi, subsidi itu bisa di bagi dua bebannya, yaitu oleh pemerintah DKI dan juga oleh pemerintah pusat yang bisa menganggarkan pembangunan rusun-rusun di Jakarta, khusus untuk korban penggusuran melalui APBN. Di sisi lain beban sewa setiap bulan oleh warga juga di setarakan dengan cicilan pelunasan atas kepemilikan rusun.
Andi berpandangan, ini merupakan solusi yang baik dan tidak melanggar aturan yang ada. Dan Ini bisa saja dilakukan jika seandainya Ahok bekerja sinergi dengan DPRD. Gubernur Ahok tidak boleh
one man show seperti selama ini, dan ia harus duduk membicarakan persoalan ini dengan DPRD untuk kepentingan rakyat.
"Cara ini juga akan membuat wajah Jakarta menjadi lembut dan tidak kejam seperti kesan yang selama ini ada. Pasti bisa dan anggarannya juga ada. Presiden Jokowi juga harus turun tangan, karena beliau masih punya tanggung jawab untuk membayar janji-janjinya ketika hendak memimpin Jakarta dahulu," demikian Andi.
[ysa]
