Berita

agung laksono/rmol

Politik

Agung Laksono Bantah Pernah Minta Duit 'Mahar' ke Rita Widyasari

RABU, 26 AGUSTUS 2015 | 10:48 WIB | LAPORAN:

Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Ancol Agung Laksono membantah pernah meminta duit kepada calon kepala daerah Kutai Kartanegara, Rita Widyasari agae partai pimpinannya mau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan.

"Tidak ada minta duit itu. Mahar-mahar politik kita tidak pernah main. Kita tidak pernah minta duit untuk SK dukungan pada ibu Rita Widyasari," tegas Agung kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu (Rabu, 27/8)

Menurut Agung, mulai dari penjaringan sampai penentuan calon kepala daerah dari Golkar di seluruh daerah, pihaknya selalu melarang adanya mahar atau uang politik. Malah klaim Agung, jika ada oknum dari pihaknya yang meminta duit kepada calon kepala daerah maka akan langsung dilaporkan ke pihak berwajib atau Badan Pengawas Pemilu.


"Kalau kami minta duit silakan dibuktikan di mahkamah. Kami menolak mahar politik. Makanya saya tegaskan kita menolak calon tunggal. Calon tunggal bisa muncul bukan karena kita malak duit," kata Agung lagi.

Menurut Agung, hilangnya kesempatan bagi Golkar untuk mencalonkan kader atau jagoannya di 50 daerah bukan karena rebutan duit demi sebuah surat dukungan antara kubu Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) dan Munas Ancol.

"Kita menandatangani surat dukungan atas kesepakatan bersama baik kubu Ancol ataupun Bali, bukan karena mahar. Kita tidak mensyaratkan apapun pada calon," kilah Agung.

Menurut Agung, dalam membuat surat dukungan baik kubunya maupun kubu Ical tetap berpaku pada elektabilitas dan rekam jejak yang baik, termasuk berpatokan pada hasil survei yang akuntabel.

Bantahan ini disampaikan Agung menanggapi pengakuan Wasekjen Partai Golkar Kubu Munas Ancol, Muhammad Romli saat diskusi soal Pilkada dengan calon tunggal di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Pusat, Jumat (14/8) lalu.

Menurut Romli, semua partai politik terlibat dalam lingkaran setan mahar politik atau politik uang, termasuk Partai Golkar.

Romli membeberkan bagaimana kubu Agung dan Ical memainkan politik uang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Akibat ribu-ribut soal siapa yang paling berhak menentukan calonnya di Kukar, Golkar pun tak punya calon di daerah tersebut.

"Jadi Ada 219 daerah saja yang sepakat diantara dua kubu baik Ical maupun Agung. Ada sisa 50 daerah lagi yang saling jegal. Makanya di 50 daerah, Golkar tak punya calon karena sama-sama ngotot, termasuk Kukar. Jadi ibu Rita (RIta Widyasari) terancam jadi calon tunggal," kata Romli yang merupakan ketua DPR Golkar Kalimantan Barat itu

Untuk kasus Kukar, menurut Romli, walaupun Rita maju melalui jalur perorangan, tapi Rita didukung oleh seluruh parpol kecuali Golkar. Golkar pada awalnya ingin memajukan Idham Khalid dan Abdul Qadir. Sayangnya akibat perundingan alot, Golkar kehilangan keduanya.

Hal ini kemudian diperparah lagi, kata Romli, usai kehilangan kesempatan untuk mencalonkan jagoannya, kubu Ical malah mengklaim jika sudah dibayar oleh Rita sebesar Rp 20 miliar.

"Kubu Ical mengklaim sudah terima 20 miliar dari Rita, makanya nggak mau calon lain. Kubu Agung tak mau kalah, dia akhirnya mau juga dibayar 20 miliar. Pasalnya kata Agung kalau mau dukungan SK darinya harus juga dapat uang itu," beber Romli.

Namun, belakangan kata Romli, Rita mengatakan tak pernah memberikan uang dan karenanya dia memilih maju dari jalur independen. Belajar dari fenomena di Kukar, kata dia, masalah mahar politik tersebut yang menjadi penyebab gagalnya Pilkada karena adanya calon tunggal.

"Saya sudah pernah rayu Agung Laksono, tolonglah semangat Ancol dong, masa ikutan hancur, masa pentingkan duit daripada Pilkada. Rakyat nggak butuh uang," demikian Romli.[wid]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya