Berita

Politik

Jangan Heran bila Rupiah Terus Anjlok...

SELASA, 25 AGUSTUS 2015 | 18:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Selama perekonomian Indonesia dikendalikan oleh asing lewat ketergantungan yang sangat besar dan sistemnya menganut liberal kapitalis maka tak usah heran nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah.

Politisi nasional, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan, pertumbuhan perekonomian nasional sudah semakin bergantung pada asing. Ia juga mengkritisi para pakar ekonomi yang berjiwa  free market oriented (berorientasi pasar bebas).

Secara garis besar, lanjutnya, sistem ekonomi Indonesia tidak lagi sesuai konstitusi yang asli melainkan berpaling kepada sistem ekonomi liberal kapitalis.


"Selama Indonesia sub-ordinat adi kuasa, menjadi proxy kepentingan nekolim para kapitalis, jangan harap Indonesia adil makmur sejahtera seperti cita-cita Proklamasi Indonesia Merdeka dengan jalan Trisakti," urai pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno ini, Selasa (25/8).

Menurutnya sudah sangat jelas kapitalisme yang diadopsi Indonesia memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

"Kapitalisme itu inheren dengan dengan korupsi yang merajalela," tegasnya.

"Jadi jangan mimpi di siang bolong seperti angan-angan Megawati (Ketua Umum PDIP) agar KPK dibubarkan jika tidak ada korupsi," lanjut Rachma.

Ditambahkannya, KPK diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, di samping Polri dan Kejaksaan, dengan catatan dua institusi penegak hukum tersebut tidak menjadi alat rezim penguasa. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya