Berita

syaikhul islam/net

Bisnis

PKB: Indonesia Tidak Sedang Krisis dan Tidak Perlu Pusat Krisis

SELASA, 25 AGUSTUS 2015 | 13:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Parta pendukung pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menganggap situasi ekonomi nasional yang kian lemah tidak sampai membawa Indonesia ke dalam krisis ekonomi.

Karena itu, PKB menentang gagasan mendirikan pusat krisis. Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Syaikhul Islam Ali, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).

Gagasan membentuk pusat krisis sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie. Ia menyebut kondisi ekonomi Indonesia sudah masuk kategori krisis dan butuh penanganan khusus dari pemerintah. Apalagi, posisi rupiah terhadap dolar AS terus melemah sampai menembus Rp 14.000.


Sedangkan PKB, menurut Syaikhul, memiliki pandangan yang berbeda. PKB menilai pelemahan rupiah bisa dipahami dalam konteks pelemahan perekonomian global.

"Pemerintah tidak perlu panik merespon pelemahan nilai tukar rupiah, fokus saja pada fundamental ekonomi, ini kan momentum global," tegas Syaikhul.

Politisi muda PKB itu meminta pemerintah tidak buru-buru membangun pusat krisis. Menurutnya, pusat krisis justru menimbulkan persepsi negatif seolah negara telah memasuki kondisi krisis perekonomian.

"Kita tidak krisis. Kalau ada usul membuat pusat krisis segala macam, saya kira belum perlu, malah bisa jadi sentimen negatif oleh pasar," kata anggota Komisi Energi DPR RI ini.

Dia menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait bekerja sama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Menurut saya, yang penting tetap waspada dan ada sinergi kebijakan antara Pemerintah, BI dan OJK untuk menjaga ketahanan perekonomian kita," pungkasnya. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya