Berita

Destry Damayanti/net

Wawancara

WAWANCARA

Destry Damayanti: Kami Tak Mau Langsung Menghakimi

SELASA, 25 AGUSTUS 2015 | 10:43 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Seleksi tahap akhir calon pimpinan KPK dimulai kemarin. Tes wawancara terbuka selama tiga hari itu akan mende­pak 11 dari 19 calon yang tersisa.
 
Ke-19 calon itu adalah Ade Maman Suherman, Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Budi Santoso, Chesna Fizetty Anwar, Firmansyah TG Satya, Giri Suprapdiono, Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji, Jimly Asshiddiqie, Johan Budi, Laode Muhamad Syarif, Moh Gudono, Nina Nurlina Pramono, Saut Situmorang, Sri Harijati, Sujanarko, Surya Tjandra, dan Yotje Mende.

Sembilan srikandi sebagai panitia seleksi (pansel) mence­car calon pimpinan (capim) KPK dengan 'berbagai peluru' yang telah mendapat masukan dari masyarakat. Ini tentu masa-masa sulit, penuh dag dig dug bagi para calon.


Situasi sulit ini bukan hanya bagi para capim KPK, tapi juga bagi pansel karena harus memi­lih delapan nama untuk diajukan kepada Presiden. Selanjutnya delapan nama itu diserahkan ke DPR untuk melakukan fit and proper test.

Tidak tertutup kemungkinan pansel akan mendapat tekanan agar memilih calon titipan. Bagaimana sembilan srikandi menyikapi itu? Simak wawancara dengan Ketua Pansel Pimpinan KPK Destry Damayanti berikut ini:

PPATK, Polri dan berbagai LSM serta masyarakat mem­berikan rekam jejak 19 capim KPK, apa hasilnya?
Ada dua orang yang memiliki rekam jejak mencurigakan. Tapi kami tak mau langsung mengha­kimi, kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut kepada calon yang bersangkutan.

Itu masukan dari mana?
Kami mendapatkan laporan dari PPATK bahwa ada dua orang yang transaksinya men­curigakan.

Apa saja yang mencuriga­kan dari dua calon itu?
Transaksi mencurigakan beru­pa pemasukan uang lebih dari Rp 500 juta dalam sekali transaksi, tapi belum tentu terkait dengan pidana.

Jadi bagaimana?
Makanya kami terus melakukan penelusuran. Mengkonfirmasi terkait dua kandidat ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi­kan rekam jejak para calon pimpinan KPK, bagaimana hasilnya?
Kami akan mengklarifikasi temuan ICW ihwal sepuluh orang calon pimpinan KPK yang dinilai tidak layak. Semua temuan akan kami tanyakan langsung secara terbuka pada saat wawancara terbuka. Capim KPK diharapkan dapat men­jelaskan secara langsung soal temuan ICW itu.

Bagaimana klarifikasi pan­sel?
Klarifikasi akan dilakukan dengan cara menanyakan lang­sung kepada sepuluh orang kandidat itu saat dilakukan wawancara terbuka. Dari 19 nama calon pimpinan KPK, ada beberapa orang yang namanya masuk dalam catatan PPATK. Sebagian dari nama itu juga masuk dalam radar ICW.

Memang ada sebagian nama dari penelusuran ICW yang sama dengan hasil penelusuran PPATK. Itu sebabnya, saat se­si wawancara, temuan ICW maupun temuan PPATK akan ditanyakan langsung kepada para calon pimpinan KPK itu. Semua temuan itu akan kami mintai konfirmasinya pada saat wawancara.

Apa ini merupakan tan­tangan dalam mendapatkan capim KPK yang bersih?
Ya, saya sih berharap setelah melakukan wawancara, Pansel akan menghasilkan calon pimpinan KPK yang berkualitas dan bersih dari catatan-catatan negatif.

Setidaknya ada empat na­ma yang masuk dalam catatan PPATK dan ICW. Mereka dinilai bermasalah karena memiliki transaksi keuangan yang men­curigakan.

Bagimana tahap akhir selek­si terhadap 19 calon pimpinan KPK 2015-2019?
Media dan pengamat dipersi­lakan hadir. Pansel mengagenda­kan wawancara mulai Senin (24/8) hingga Rabu (26/8).

Bagaimana proses wawan­caranya?

Setiap calon menghadapi dua penanya utama, yakni satu ahli hukum dan satu ahli bidang yang dimiliki capim KPK. Dua penan­ya utama itu berasal dari Pansel. Sedangkan anggota pansel yang lain juga berhak menanyakan segala hal berkaitan dengan kom­petensi dan track record semua calon.  ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya