Target Rancanangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2016 dikritisi masih jauh dari janji kampanye Joko Widodo.
Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mencontohkan, target penurunan angka kemiskinan yang hanya di angka 9-10 persen di APBN. Padahal janji kampanye Jokowi menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen di akhir periodenya.
"Mestinya, target ini bisa lebih progresif lagi, sebab Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) 2015 saja menargetkan 10,3 persen," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).
Ecky menjelaskan, di akhir tahun 2014, jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi dengan mencapai angka 27,7 juta atau 10,9 persen. Sedangkan rakyat yang hampir miskin dengan pengeluaran satu setengah kali garis kemiskinan mencapai lebih dari 100 juta atau 40 persen dari jumlah total penduduk.
"Angka ini menunjukkan masih besarnya rakyat yang sangat rentan terperosok menjadi miskin,†terang pria jebolan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.
Ecky menambahkan, target pemerataan kesejahteraan yang tercermin dalam Gini Ratio yang ditargetkan di angka 0,39, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan APBN-P 2015 yang menargetkan 0,4, serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 0,36 di akhir periode. Padahal, dalam janji kampanye, Jokowi menyebut persoalan kesenjangan sebagai perhatian utama.
"Dalam kondisi kesenjangan pendapatan rakyat yang semakin lebar dimana Gini Ratio sekarang telah mencapai 0,41, target pengurangan kesenjangan yang lebih ambisius menjadi sangat penting,†tutur Ecky yang juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ni.
Ecky pun menyoroti target pengurangan pengangguran tahun 2016 sebesar 5,2-5,5 persen, yang hanya sedikit kemajuannya dari APBN-P 2015 yang menargetkan 5,6 persen, serta masih luput dari target pengangguran di RPJMN hingga 4 persen di akhir periode.
"Target yang kurang progresif ini kontradiktif dengan janji kampanye Jokowi yang menyebutkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja,†tambah Ecky.
Padahal di sisi lain, tambah Ecky, postur APBN pun bertambah yang terlihat dari target penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.565 triliun, meningkat 5,1 persen dari APBNP 2015. Ditambah lagi, meningkatnya defisit keseimbangan primer sebesar Rp 89,75 triliun, meningkatnya penarikan utang terutama utang luar negeri yang naik 50 persen, dan membesarnya pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp 48,21 triliun.
"Sehingga dengan target penurunan angka kemiskinan, kesenjangan serta pengangguran seperti ini mencerminkan pertumbuhan yang tidak berkualitas," tutup Ecky.
[wid]
