Pemerintah diminta untuk serius masalah cyber teknologi, khususnya sektor pertahanan dan intelijen yang berkembang pesat.
"Cyber telah jadi trend dunia global didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat, termasuk cyber technogy berkembang di sektor pertahanan-keamanan dan intelijen. Tapi cyber juga membawa masalah cyber-crime. Atas dasar ini pemerintah mmg harus kelola serius masalah cyber," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, Senin (24/8).
Secara infrastruktur urusan cyber menurut politisi PKS ini menjadi tanggungjawab pemerintah, terutama Menkominfo. Namun secara fungsi, dilaksanakan oleh lintas sektoral.
Untuk itu Mahfudz tidak setuju pembentukan badan baru yang khusus menangani masalah cyber.
" Cukup dilakukan koordinasi dan integrasi sistem pengelolaannya. Kalaupun dipandang perlu institusi khusus, cukup semacam gugus-tugas lintas sektoral sehingga tidak diiperlukan regulasi dan anggaran baru. Karena sifat "keamanannya" masalah cyber juga tidak bisa dijalankan oleg SDM yang tidak jelas kemampuan dan integritasnya," ujarnya.
Sementara terkait rencana pemerintah akan gandeng AS, dia pun tak setuju. Menurut dia, dalam perkembangan cyber di Indonesia harus mandiri karena menyangkut keamanan sistem dan data.
"‎Dalam perkembangkan cyber Indonesia harus mandiri. Kalau infrastruktur bisa didapat dari manapun sepanjang sistem dan software-nya bisa dicustomize," kata Mahfudz lagi.
[dem]
