Berita

johan budi/net

Hukum

KPK Hormati Putusan Hakim Soal Praperadilan OC Kaligis

SENIN, 24 AGUSTUS 2015 | 15:47 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Hakim Pengadilan Negeri Jaksel Edi Suprapto telah mengugurkan gugatan praperadilan OC Kaligis. Dalam pertimbangannya, Edi menganggap perkara yang membelit OC Kaligis sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, sehingga praperadilan yang bersangkutan gugur.

Pihak KPK sendiri menghormati keputusan hakim terkait gugatan praperadilan politikus Nasdem itu mengenai dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan.

"Kami menghormati proses hukum, kami menghormati putusan hakim," tutur pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (24/8).


Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggugurkan permohonan gugatan praperadilan tersangka dugaan suap kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, OC Kaligis.

Menurut hakim tunggal Edi Suprapto putusan digugurkan karena tersangka OC Kaligis sudah diperiksa oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan seluruh berkas perkara OC Kaligis sudah masuk ke pengadilan Tipikor.

"Berkas pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan tipikor," ujar Edi Suprapto dalam pembacaan putusan di ruang sidang utama Prof. H. Oemar Seno Adji, SH, PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus 2015.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta sudah membuka sidang perdana untuk mendengarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK kepada OC Kaligis pada Kamis 20 Agustus 2015 lalu. Namun, OC Kaligis tak hadir lantaran kondisi kesehatannya belum membaik.

KPK sendiri telah resmi menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Penyidik KPK pun menangkap serta menahan politikus Partai Nasdem itu pada 14 Juli 2015.

Kaligis disangka sebagai pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) KUHP. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya