Berita

ilustrasi/net

Hukum

Polisi dan Jaksa Lolos Jadi Pimpinan? KPK Lebih Baik Bubar

SENIN, 24 AGUSTUS 2015 | 15:32 WIB | LAPORAN:

Indonesia Polisi Watch (IPW) mengaku mendapat informasi tentang dua orang wanita akan lolos dari semua tahapan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua orang wanita itu, disebut Koordinator IPW Neta Pane, berasal dari institusi kejaksaan dan kepolisian. Dari penelusuran redaksi, dua wanita yang dimaksud IPW itu tak lain Brigjen Pol Basaria Panjaitan dan Sri Harijati Pujilestari, yang sudah memasuki tahap akhir seleksi.

IPW sendiri menyayangkan unsur polisi dan kejaksaan diloloskan ke seleksi tahap akhir capim KPK. Neta menilai, cara yang ditempuh dalam menyeleksi Capim KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi. Karena itu, ia mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar KPK bisa dibubarkan.


"Kami mendukung pernyataan Ibu Megawati untuk membubarkan KPK," tegas Neta dalam keterangan yang diterima sesaat lalu, Senin (24/8).

Menurutnya, Polri dan Kejaksaan seolah hendak mengubah KPK, padahal sementara dua institusi itu sendiri tidak mau berubah. Bahkan, Neta menegaskan, Polri tidak perlu repot memasukkan anggotanya ke KPK karena kalau saja Polri bisa berubah maka KPK tidak diperlukan lagi.

"Jadi daripada capek-capek mengubah KPK, lebih baik polisi mengubah dirinya sendiri dulu," kata Neta.

Menurut dia lagi, jika ada unsur Polri dan Jaksa yang menjadi pimpinan KPK,  maka KPK tidak akan berdaya menghadapi tekanan dua lembaga itu.

"KPK itu hadir karena polisi dan jaksa tidak serius memberantas korupsi dan bahkan aksi korupsi masih marak di kedua institusi itu sendiri. Masyarakat tidak akan bisa berharap kepada KPK," ujarnya.

Selama ini KPK juga sangat lemah dalam mensupervisi Polri dan Kejaksaan. Jika kondisi itu terus berlanjut, maka mempertahankan KPK adalah tindakan membuang-buang uang.

"Bagaimana mungkin tugas supervisi bisa dilakukan kalau yang jadi supervisornya berpangkat lebih rendah dari yang disupervisi. Pimpinan KPK akan terus dilecehkan," gugat Neta. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya