Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Sumarno seharusnya bisa menjelaskan ke publik mengenai alasan mereka bersikukuh dalam merealisasikan tiga proyek besar yang dibiayai oleh utang.
Ketiga proyek yang dibiayai utang itu adalah pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda, pembangkit listrik 35.000 MW dan pengadaan kereta cepat untuk trans Jakarta-Bandung.
Begitu kata Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat berbincang dengan wartawan beberapa saat lalu, Senin (24/8).
"Kami mendorong jawaban JK, kenapa (ngotot)? Tapi jangan cuma
bluffing ya atau cuma jawab harus tunduk sama presiden. Itu jimat dia kalau diserang selalu bilang harus tunduk presiden, padahal presiden sudah resah," ujarnya.
Lebih lanjut, Ray mewanti-wanti agar JK tidak main-main dalam proyek yang dibiayai utang. Ini mengingat berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) per April 2015 telah menunjukkan bahwa total utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 300,292 miliar Dollar AS. Apalagi jika ditambah tiga proyek tadi yang ujung-ujungnya berpotensi tak terbayar BUMN, maka akan kembali membebani masyarakat.
Tak hanya pada JK, Ray juga meminta Menteri Rini Sumarno bisa menjelaskan secara rinci alasan pihaknya harus merealisasikan proyek pembelian pesawat untuk Garuda dan kereta cepat trans Jakarta-Bandung.
Terlebih program kereta cepat sudah pernah ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Sedangkan pembelian pesawat untuk Garuda dinilai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tidak realistis.
"Rini juga harus jelaskan, kenapa harus beli pesawat dan trans Jakarta-Bandung? kalau tetap tidak mau menjawab dan malah menyatakan itu urusan BUMN, ya menurut kami yang harus dipecat itu Rini, bukan Rizal," sambungnya.
"Dia tidak bisa katakan itu urusan BUMN dong. Kalau BUMN-nya beli sendiri itu urusan sendiri, lhah ini kan pake utang. Kalau BUMN tidak bisa bayar, yang bayar ya kita (masyarakat)!" tegas Ray.
[ian]
