Kegelisahan Megawati Tak Boleh Berhenti pada Teks Pidato

. Secara substansial, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Hari Konstitusi memperlihatkan kegelisahan terhadap perjalanan sistem ketatanegaraan pasca reformasi yang jauh melenceng dari filosofis bangsa Indonesia didirikan.

"Kita patut mengapresiasi pidato Megawati," kata Direktur Indonesian Club, Gigih Guntoro, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 24/8).

(Baca sebagian pidato Megawati: MPR itu penjelmaan rakyat dan Mengkaji MPR melalui sila keempat Pancasila)

Menurut Gigih, Megawati rindu MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan utuh, kembalinya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), demokrasi yang sesuai dengan iklim Indonesia, dan lain-lain. Dan tentunya, kegelisahan seorang Megawati tidak boleh berhenti pada teks pidato, melainkan harus diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata.

"Kekacauan sistem bernegara saat ini adalah buah dari pemberlakuan UUD Amandemen. Amandemen UUD 1945 ke-1 hingga ke-4 yg dilakukan MPR telah merubah total kiblat bangsa sebagai negara liberal akibatnya tlah terjadi disintegrasi bangsa," demikian Gigih. [ysa]