Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah menyiapkan tujuh langkah guna menekan dweling time di pelabuhan Tanjung Priok. Pembenahan meliputi perbaikan arus barang, sistem teknologi informasi, sampai memberantas banyak mafia yang selama ini 'bermain' di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.
"Langkah pembenahan yang pertama adalah memperbanyak jalur hijau bagi barang-barang ekspor impor yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jalur merah bagi barang yang dicurigai bermasalah akan ditekan sampai pada tingkat minimal," kata Rizal Ramli kepada wartawan usai menerima kunjungan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste, Xanana Gusmao, di kediamanannya, Jakarta, Minggu (23/8).
Untuk keperluan ini, RR demikian disapa, mengatakan kementeriannya akan menjalin koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai.
Langkah kedua, meningkatkan biaya denda bagi kontainer yang telah melewati masa simpan di pelabuhan. Selama ini tarif denda yang berlaku sangat rendah, yaitu hanya Rp 27.500/hari/kontainer 20 feet. Akibatnya, sebagian pengusaha lebih suka 'menyimpan' barangnya di pelabuhan daripada membayar sewa gudang yang jauh lebih mahal.
"Ketiga, kami akan membangun jalur rel kereta api sampai ke lokasi loading dan uploading peti kemas. Di negara-negara maju, akses jalur rel kereta api memang sampai ke pelabuhan. Dengan akses kereta api ke pelabuhan, maka arus barang akan lebih cepat dan murah," ujar Rizal Ramli.
Menko mengakui bahwa rencana tersebut akan berbenturan dengan banyak pihak yang selama ini mengambil keuntungan. Tapi untuk kepentingan yang lebih besar, dia bertekad merealisasikan rencana ini. Sebab kalau kondisi sekarang dibiarkan berlanjut, maka Tanjung Priok akan terus didera persoalan yang sama dengan keruwet dan kerumitan yang makin ekskalatif.
Keempat, meningkatkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan terminal peti kemas. Dengan begitu, pengusaha dapat dengan mudah mengetahui posisi peti kemas secara detil dan akurat. Data ini sangat membantu dalam proses penanganan dan relokasi peti kemas dengan cepat dan murah.
Kelima, sudah saatnya Tanjung Priok menambah kapasitas crane. Jumlah yang ada saat ini sudah tidak memadai, sehingga kurang memberi daya dukung. Yang keenam, menyederhanakan peraturan dan perizinan yang berlaku di pelabuhan. Untuk itu, Rizal Ramli akan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti PT Pelindo, Karantina, Bea dan Cukai, Kepolisian, Angkatan Laut, dan lainnya.
"Yang tidak kalah pentingnya, kami juga akan memberantas mafia yang selama ini 'bermain' di pelabuhan. Mereka inilah yang secara langsung maupun tidak langsung telah membuat Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang lamban, tidak efisien, dan berbiaya tinggi," ungkap Rizal Ramli.
[dem]
