Ketua Komite I Dewan Pimpinan Daerah (DPD-RI). Akhmad Muqowam meyakini tak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak, karena hal itu sudah menjadi aspirasi yang dikehendaki masyarakat.
"Pilkada langsung itu aspirasi masyarakat, karenanya ini akan menjadi pesta demokrasi bukan peristiwa yang mencekam," kata Muqowam dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Memetakan Potensi Konflik dalam Pilkada Serentak" di Kafe Dua Nyonya, Minggu (23/8), Jakarta.
Seperti diketahui, kampanye pilkada akan dimulai 3 hari sejak ditutupnya pendaftaran pada 24 Agustus 2015 dan sebagian daerah lagi mengalami perpanjangan hingga 30 Agustus 2015.
Dalam Pilkada tahap pertama ini ada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Sebagian kepala daerah dari wilayah-wilayah tersebut telah berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas.
Achmad Muqowam mengatakan, demokrasi telah ditetapkan masyarakat menjadi pilihan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik.
"Suka atau tidak suka referensi demokrasi di desa itu yang dikenal pemilihan langsung sejak jaman penjajahan, Orla, Orba dan sekarang," paparnya.
Hanya saja, Muqowam menambahkan, dalam masa konsolidasi demokrasi ini, tetap diperlukan pendidikan politik yang harus dijalankan bagi masyarakat sehingga menambah bobot kualitas demokrasi.
Sementara itu, Anggota KPU Pusat Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan sejumlah aturan agar pilkada berlangsung damai, diantaranya pemenang pilkada tak bisa digugat jika selisih penghitungan suara di atas 2 persen.
Selain itu, KPU juga telah melaksanakan sosialisasi Pilkada pada masyarakat. "KPU sosialisasi pemilu. Pendidikan pilitik itu pada parpol," terangnya.
Dalam mensosialisasikan Pilkada, lanjut dia, KPU punya strategi melaksanakan pada partner relawan demokrasi tiap kabupaten/kota, kalangan perempuan dan disabilitas. "Partner sosialisasi tokoh yang meneruskan pada masyarakat lebih luas," bebernya.
Adapun pembicara lain dalam diskusi itu adalah, Deputy IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, pengamat sosial kemasyarakatan Adhie M Massardi, Kepala Demografi FE-UI Sonny Harry B Hamdani dan Budayawan Radhar Panca Dharma.
[dem]
