Mantan Sekretaris PWNU Jawa Timur Ahmad Heri menyesalkan struktur kepengurusan PBNU 2015-2020 diwarnai banyak politisi di dalamnya. Ia khawatir format struktur ini membuat visi sosial kemasyarakatan NU menjadi hilang.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi struktur PBNU 2015-2020 yang dipimpin Rais Aam KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Dr (HC) Said Aqil Siroj dengan memasukkan sejumlah politisi, di antaranya Helmy Faisal, Robikin Emhas, Sulthonul Huda, dan lainnya.
Menurut mantan aktivis/pegiat IPNU Jatim yang juga jebolan Pesantren Denanyar Jombang itu, bila para ulama tidak hati-hati, maka kepengurusan NU ke depan akan menjadi "pasar malam" politisi yang tujuannya bukan untuk NU tapi kepentingan politik praktis, seperti pilpres, pilgub, atau pilkada.
"Sebagai kader NU, saya menyesalkan struktur kepengurusan PBNU sekarang, terutama posisi strategis, justru diduduki para politisi, baik di jajaran ketua tanfidziyah maupun jajaran sekjen. Itu posisi strategis yang tidak perlu ditutupi untuk pilpres, pilgub, pilkada, dan kepentingan politik praktis lainnya," katanya di Surabaya, Minggu (23/8).
Oleh karena itu, para ulama harus mengembalikan NU kepada visi sosial kemasyarakatan yang merupakan tujuan utama dari para pendiri NU untuk membawa kebaikan masyarakat secara pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan moral keagamaan.
"Para pendiri NU merintis ormas itu melalui taswirul afkar, nahdlatul wathon, nahdlatut tujjar, dan akhirnya Komisi Hijaz. Semuanya untuk kepentingan masyarakat, bukan elite. Kalau tidak bisa dikembalikan ya digempur saja," katanya, tersenyum seperti dilansir dari
Antaranews.
[wid]
