Berita

Rizal Ramli/net

Wawancara

WAWANCARA

Rizal Ramli: Minggu Depan, Presiden Tugaskan Saya ke Malaysia Bertemu PM Najib Razak

JUMAT, 21 AGUSTUS 2015 | 08:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah 'heboh' silang pendapat antara Wakil Presi­den Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Rabu (19/8) lalu keduanya bertemu di Kantor Kepresidenan.

Sebelumnya Rizal meng­kritisi kebijakan pengadaan lis­trik 35.000 MW dan pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia.

Kritikan itu ditepis Jusuf Kalla (JK) karena Indonesia butuh pasokan listrik. Kemudian Rizal menantang JK untuk adu argu­men di depan publik.


Mendengar tantangan itu, JK berbalik berkata bahwa Wapres bisa saja memanggil Menko, sehingga tak perlu di depan publik.

Setelah itu, keduanya bertemu di saat rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (19/8). Apa yang mereka bicara­kan? Simak wawancara dengan Rizal Ramli berikut ini:

Bagaimana Anda ketemu JK?
Biasa saja, salaman, ketawa-ketawa.

Apakah ada pembahasan mengenai listrik dan Airbus?

Tak ada itu pembahasan men­genai listrik 35.000 MW dan pe­sawat Airbus. Memang sebelum rapat dalam sebuah kesempatan JK pun menegaskan bahwa menteri-menteri harus paham kebijakan. Selain itu Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa tugas Menko adalah mencari solusi. Nggak masalah, nggak ada apa-apa. Gitu saja kok ribet banget sih.

Bagaimana dengan solusi untuk proyek listrik 35.000 MW dan rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia?

No comment.

Kalau soal Adhie Massardhi yang mengkritik JK?
No comment juga.

Presiden sudah memanggil Anda, apa yang disampaikan?
Itu membahas beberapa hal. Salah satu topik pembicaraan adalah Pak Jokowi meminta saya melakukan kunjungan kerja ke Malaysia untuk mengembang­kan industri kelapa sawit (palm oil). Pertemuan itu membahas bagaimana kita bisa memperce­pat perkembangan sektor riil.

Kapan ke Malaysia?
Presiden minta untuk ke Malaysia, Minggu depan ketemu dengan PM Najib.

Untuk apa itu dilakukan?
Hal tersebut dilakukan karena Indonesia dengan Malaysia sama-sama memiliki produksi palm oil terbesar. Indonesia kan paling besar sekira 40 juta ton, Malaysia sekira 30 juta ton. Jadi kita ingin combine forces Malaysia sama Indonesia, su­paya kita bisa dapat nilai tambah lebih besar dari palm oil.

Apa langkah pemerintah?
Pemerintah Indonesia berencana membangun pusat pro­cessing dari palm oil di wilayah Kalimantan Timur.

Apa tujuannya?
Kita ingin jadi pemain nomor satu dalam ekspor palm oil.

Apa hanya itu?
Tidak hanya itu, agar fokus dalam pengembangan industri palm oil di Kalimantan Timur, akan dibuat juga kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kaltim. Nanti sawit dari Kaltim, Sumatera kita bawa ke situ, kita proses. Jadi kita tidak hanya jual minyak sawit doang, tapi juga turunannya yang banyak sekali manfaatnya. Rencana ini akan disampaikan ke Negeri Jiran untuk dipaparkan agar dapat bergandengan mengembangkan industri palm oil. Ini inisiatif besar.

Makanya mau merangkul Malaysia?
Ya, kita ingin merangkul Malaysia. Presiden minta saya ketemu minggu depan dengan perdana menterinya. Kita akan sepakati beberapa hal yang strategis supaya proyek ini bisa jalan secepatnya.

O ya, Presiden Jokowi juga dikabarkan menugaskan Anda untuk secara khusus memper­pendek waktu bongkar barang sampai keluar pelabuhan atau dwelling time hingga berkisar tiga sampai empat hari?

Pekan depan baru akan diba­has soal dwelling time. Tunggu minggu depan baru akan diba­has. Minggu depan baru kami akan fokus soal dwelling time, fokus strategi dan posisi untuk dwelling time.

Masih banyak praktik mafia?
Saya menyadari akan ban­yaknya praktik para mafia di pelabuhan, sehingga memerlu­kan kerja sama berbagai pihak untuk memperpendek dwell­ing time di pelabuhan. Di situ banyak mafianya, makanya kami ajak Kapolri, Panglima TNI, dan lain-lain. Kami akan gebrak. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya