Berita

Rizal Ramli/net

Wawancara

WAWANCARA

Rizal Ramli: Minggu Depan, Presiden Tugaskan Saya ke Malaysia Bertemu PM Najib Razak

JUMAT, 21 AGUSTUS 2015 | 08:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah 'heboh' silang pendapat antara Wakil Presi­den Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Rabu (19/8) lalu keduanya bertemu di Kantor Kepresidenan.

Sebelumnya Rizal meng­kritisi kebijakan pengadaan lis­trik 35.000 MW dan pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia.

Kritikan itu ditepis Jusuf Kalla (JK) karena Indonesia butuh pasokan listrik. Kemudian Rizal menantang JK untuk adu argu­men di depan publik.


Mendengar tantangan itu, JK berbalik berkata bahwa Wapres bisa saja memanggil Menko, sehingga tak perlu di depan publik.

Setelah itu, keduanya bertemu di saat rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (19/8). Apa yang mereka bicara­kan? Simak wawancara dengan Rizal Ramli berikut ini:

Bagaimana Anda ketemu JK?
Biasa saja, salaman, ketawa-ketawa.

Apakah ada pembahasan mengenai listrik dan Airbus?

Tak ada itu pembahasan men­genai listrik 35.000 MW dan pe­sawat Airbus. Memang sebelum rapat dalam sebuah kesempatan JK pun menegaskan bahwa menteri-menteri harus paham kebijakan. Selain itu Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa tugas Menko adalah mencari solusi. Nggak masalah, nggak ada apa-apa. Gitu saja kok ribet banget sih.

Bagaimana dengan solusi untuk proyek listrik 35.000 MW dan rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia?

No comment.

Kalau soal Adhie Massardhi yang mengkritik JK?
No comment juga.

Presiden sudah memanggil Anda, apa yang disampaikan?
Itu membahas beberapa hal. Salah satu topik pembicaraan adalah Pak Jokowi meminta saya melakukan kunjungan kerja ke Malaysia untuk mengembang­kan industri kelapa sawit (palm oil). Pertemuan itu membahas bagaimana kita bisa memperce­pat perkembangan sektor riil.

Kapan ke Malaysia?
Presiden minta untuk ke Malaysia, Minggu depan ketemu dengan PM Najib.

Untuk apa itu dilakukan?
Hal tersebut dilakukan karena Indonesia dengan Malaysia sama-sama memiliki produksi palm oil terbesar. Indonesia kan paling besar sekira 40 juta ton, Malaysia sekira 30 juta ton. Jadi kita ingin combine forces Malaysia sama Indonesia, su­paya kita bisa dapat nilai tambah lebih besar dari palm oil.

Apa langkah pemerintah?
Pemerintah Indonesia berencana membangun pusat pro­cessing dari palm oil di wilayah Kalimantan Timur.

Apa tujuannya?
Kita ingin jadi pemain nomor satu dalam ekspor palm oil.

Apa hanya itu?
Tidak hanya itu, agar fokus dalam pengembangan industri palm oil di Kalimantan Timur, akan dibuat juga kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kaltim. Nanti sawit dari Kaltim, Sumatera kita bawa ke situ, kita proses. Jadi kita tidak hanya jual minyak sawit doang, tapi juga turunannya yang banyak sekali manfaatnya. Rencana ini akan disampaikan ke Negeri Jiran untuk dipaparkan agar dapat bergandengan mengembangkan industri palm oil. Ini inisiatif besar.

Makanya mau merangkul Malaysia?
Ya, kita ingin merangkul Malaysia. Presiden minta saya ketemu minggu depan dengan perdana menterinya. Kita akan sepakati beberapa hal yang strategis supaya proyek ini bisa jalan secepatnya.

O ya, Presiden Jokowi juga dikabarkan menugaskan Anda untuk secara khusus memper­pendek waktu bongkar barang sampai keluar pelabuhan atau dwelling time hingga berkisar tiga sampai empat hari?

Pekan depan baru akan diba­has soal dwelling time. Tunggu minggu depan baru akan diba­has. Minggu depan baru kami akan fokus soal dwelling time, fokus strategi dan posisi untuk dwelling time.

Masih banyak praktik mafia?
Saya menyadari akan ban­yaknya praktik para mafia di pelabuhan, sehingga memerlu­kan kerja sama berbagai pihak untuk memperpendek dwell­ing time di pelabuhan. Di situ banyak mafianya, makanya kami ajak Kapolri, Panglima TNI, dan lain-lain. Kami akan gebrak. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya