Berita

Patrika S Andi Paturusi/net

Wawancara

WAWANCARA

Patrika S Andi Paturusi: 70 Tahun Merdeka, Perempuan Masih Dipandang Sebelah Mata

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015 | 09:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sudah 70 Tahun merdeka, Bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terse­lesaikan. Antara lain di bidang ekonomi untuk kesejahtraan rakyat.

Kondisi ekonomi yang dirasa kian sulit ini, perlu segera diatasi oleh Pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Masih belum ada kemajuan yang berarti, di mana-mana ber­temu masyarakat terus mengeluh dan mengeluh. Padahal kita mempunyai negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya, apapun kita miliki," tutur salah satu Ketua Yayasan Jenggala Centre Relawan Jokowi-JK, Patrika SAndi Paturusi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Menurut Anggie, sapaan akrabnya, icon ayo kerja dari pemerintah harus direalisasikan dengan menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya.

"Agar imbauan itu bisa ter­implementasi dengan baik. Beri lapangan kerja, baru perintahkan mereka bekerja," kata Anggie yang juga Ketua DPP Partai Hanura.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Bagaimana Anda melihat Bangsa Indonesia di usia yang sudah menginjak 70 tahun merdeka?
Masih belum ada kemajuan yang berarti, di mana-mana bertemu masyarakat masih terus mengeluh dan mengeluh.

Mengeluh kondisi ekonomi yang dirasa makin sulit, dan sedikitnya lapangan pekerjaan.

Padahal di sisi lain, kita mempunyai negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya, apapun kita miliki.

Begitupun dengan sumber daya manusianya (SDM), ban­yak yang punya kemampuan tapi belum dapat kesempatan.

Maksudnya?
Bicara soal SDM misalnya, peran perempuan di dunia usaha hingga saat ini masih dipan­dang sebelah mata. Masih ada yang meragukan kemampuan mereka.

Kenapa ini bisa terjadi?
Perempuan selalu dianggap tidak mampu, padahal yang pro­fesional dan punya kompetensi sudah banyak sekali.

Dalam dunia usaha juga perempuan sering dicurangi, dan dijatuhkan dengan cara-cara disudutkan, seolah-olah mereka tidak mampu. Marilah kita ber­saing secara sehat.

Apa yang harus dilakukan agar perempuan tidak lagi tertindas?

Berilah kesempatan perem­puan membuktikan kemampuannya, termasuk pekerjaan yang di­anggap sulit oleh kaum laki-kaki. Saya yakin perempuan mampu.

Kenapa tidak aktif saja di partai agar mereka bisa ikut terlibat mengambil kebijakan?
Mungkin tidak semua kaum perempuan menyukai dunia politik, tapi bisa menjadi pen­dukung kebijakan bila memang diberi kesempatan. Di partai pun tidak semua perempuan di beri kesempatan menjadi pengambil kebijakan.

Ada saran untuk kalangan perempuan atau pemerin­tah?
Perempuan terus lah maju, jan­gan pernah menyerah. Buktikan kaum perempuan berhak maju dan mengisi kemerdekaan yang sudah berusia 70 tahun ini.

Dengan icon ayo kerja dari pemerintah, siapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Agar im­bauan itu bisa terimplementasi dengan baik. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya