Berita

Khofifah Indar Parawansa/net

Wawancara

WAWANCARA

Khofifah Indar Parawansa: Agustus Ini Dicairkan Rp 2,4 Triliun Untuk Masyarakat Kurang Mampu

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015 | 09:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Di tengah hiruk-pikuk politik, Indonesia dihadapkan pada persoalan perlambatan ekonomi dan musim kemarau panjang akibat El Nino. Banyak lahan pertanian gagal panen.

Dampaknya yang sudah tera­sa adalah mulai rendahnya daya beli masyarakat. Selain karena harga kebutuhan pokok semakin mahal, masyarakat juga mengh­adapi kesulitan keuangan.

Ada yang mengkambinghi­tamkan ini akibat perlambatan ekonomi dunia yang direpre­sentasikan Amerika Serikat dan Tiongkok, terjadi perang mata uang, menurunnya harga komoditas, rendahnya penyerapan APBN, dan lainnya.


Terlepas dari salah-menyalahkan itu, bagaimana kesia­pan pemerintah menghadapi ujian ini? Apa ada perlindungan, khususnya untuk masyarakat miskin? Simak wawawancara Rakyat Merdeka dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berikut ini;

Apa pemerintah menganti­sipasi melemahnya daya beli rakyat?

Perlambatan ekonomi dan musim kering akibat El Nino sudah diantisipasi pemerintah. Untuk Agustus ini saja Rp 2,4 triliun anggaran dicairkan un­tuk masyarakat kurang mampu lewat program PKH (Program Keluarga Harapan).

Sudah berapa persen realisasi penyaluran PKH?

Sudah 72 persen dari Rp 2,4 tril­iun. PKH itu cair di bulan Agustus bantuan pokoknya. Ini kan de­lapan persen keluarga kurang mampu. Karena ada bantuan pokok per keluarga Rp 500.000. Cairnya bulan Agustus ini.

Apa itu cukup membantu?
Saya rasa bagi delapan persen masyarakat kurang mampu itu cukup besar lho.

Bukankah harga kebutuhan pokok makin mahal?
Yang penting bisa beli beras, ikan bisa dicari kan. Yang punya lahan bisa cari sayur di situ.

Anda yakin bantuan ini cukup membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat?
Tentu saya berharap begitu.Kalau PKH Rp 2,4 triliun cair semua di Agustus, kok rasanya ini cukup membantu masyarakat kecil yang di delapan persen ini.

Kabarnya, bantuan ini sebe­narnya dicairkan awal Juli, kenapa diundur ke Agustus?
Wah, kalau dicairkan awal Juli, habislah uang itu untuk Lebaran. Habis untuk sesuatu yang konsumtif. Ini nggak sesuai dengan tujuan semula. Makanya Kementerian Sosial mengambil keputusan agar dikasih habis Lebaran saja. Kalau habis Lebaran, kalaupun terpakai itu untuk pendidikan anak. Kalau di awal Juli, dari rencananya mau beli baju yang Rp 100.000, akhirnya jadi beli yang Rp 300.000, he-he-he...

Bagaimana dengan keterse­dian raskin (beras miskin), apa cukup untuk mengantisi­pasi musim kemarau ini?

Raskin so far cukup, karena saya keliling terus ke gudang-gudang Bulog. Menjelang Ramadhan pun saya minta agar cepat cair (dibagikan ke rakyat miskin). Begitu juga menjelang Lebaran. Antisipasi dampak El Nino juga begitu. Saya se­lalu minta, ayo cepat cairkan. Memang harus terus diingatkan biar nggak lupa.

Kok sampai diingatkan ter­us ya, memangnya kenapa?
Karena banyak juga bupati yang tidak tahu kalau raskin itu anggaran pemerintah pusat. Kebayang nggak, ada bupati yang sudah mau lima tahun, ini mau nyalon lagi, nanya apa uru­sannya Kemsos dengan raskin. Mereka nggak tahu kalau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) nya itu Kemsos. Makanya kita keliling terus, tolong dicek lang­sung ke Bulog supaya kita bisa memastikan layak konsumsi. Nggak boleh lengah.

Saya juga minta untuk perce­patan penyaluran raskin, kalau bisa September serentak. Supaya kita bisa antisipasi dampak El Nino. Jangan sampai nanti ada kekeringan, gagal panen, lalu harga di pasar naik, itu secara psikologis kan seperti itu.

Apa dampak psikologis­nya?
Kalau raskin per 1 September cair semua, saya kira pasti punya dampak psikologis terhadap ke­mungkinan komoditas ini lebih terkendali.

Stoknya sampai kapan?

Stok sampai Februari 2016. Tapi sebelumnya Pak Menko Perekonomian (ketika masih dijabat Sofyan Djalil, beberapa jam sebelum reshuffle) memu­tuskan akan ada raskin ke-13.

Bagaimana ceritanya kok bisa ada raskin ke-13?
Saya datang ke Pak Menko untuk menanyakan, ada nggak raskin ke-13. Kemudian dijawab, ayo Bu kita cek. Di sidang kabi­net sudah di-exercise, dan sudah diputuskan cair. Tinggal surat Menko Perekonomian ke Bulog, supaya Bulog punya legalitas mengeluarkan raskin ke-13 itu. Tapi tetap harus ada Surat Perintah Alokasi dari bupati/walikota.

Raskin ke-13 itu turun di September?

Bisa saja raskin ke 13 itu tu­run di pertengahan September, atau awal Oktober. Semuanya dimungkinkan, karena stok be­ras aman. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya