Kementerian Koordinator Maritim Mau Luncurkan Aturan Ramah Bisnis

. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menargetkan akhir tahun 2015 akan menyiapkan beberapa aturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP) yang ramah bagi kepentingan bisnis bidang kemaritiman.

Demikian disampaikan Deputi bidang Infrastruktur Kemaritiman Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin, di hadapan peserta lokakarya industri migas dan maritim di Batam, Kepaluan Riau (Kamis, 20/8).

Ridwan Djamaludin membuka acara lokakarya ini mewakili Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Ia mengatakan, menyatakan tujuan lokakarya ini adalah untuk mensinergikan industri migas dan maritim, khususnya menyiapkan aturan yang ramah bagi kedua industri dan juga mensinergikan kedua industri ini serta meningkatkan kandungan lokal dalam kedua industri ini.

"Sesuai arahan Menko Maritim workshop ini harus segera bisa menghasilkan terobosan aturan yang memudahkan bagi industri migas dan maritim untuk berkembang pesat," ungkap Ridwan.

"Kalau bisa dalam waktu dua bulan ke depan bisa dihasilkan peraturan yang ramah dalam bisnis yang bisa memberikan manfaat segera baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk kedua industri tersebut," sambung Ridwan mengutip Rizal Ramli.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap dalam workshop ini bisa dibentuk dua kelompok kerja di bidang industri migas dan maritim untuk membantu merevisi pasal atau ayat yang kontradiktif serta menyulitkan dunia usaha, khususnya di bidang migas dan maritim.

Selain itu, sambungnya, Kemenko Maritim juga sedang bekerjasama dengan berbagai lembaga dan departemen teknis seperti departemen perhubungan, kelautan dan perikanan, Bakamla, bea cukai dan departemen pertahanan untuk menggairahkan industri galangan kapal di Batam terkait pemesanan kapal di departemen atau lembaga yang bersangkutan. [ysa]