‎. Mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat di bawah sebelum menentukan kebijakan sangatlah penting bagi pemerintah. Dengan cara ini, maka pemerintah bisa tahu apa yang diinginkan rakyat.
‎"Ini biar nyambung antara kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dibuat. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan dikomunikasikan dengan baik," kata Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, dalam diskusi yang digelar TMP dengan tema "Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang dan 2016" di kantor TMP, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta (Rabu, 19/8). ‎
‎‎Hadir dalam diskusi ini Waketum Kadin bidang Perbankan dan Keuangan Rosan P. Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D.Hadad, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia.
‎ ‎Dengan gagasan di atas, Maruarar, sebagai moderator diskusi, mengubah paradigma dan tatacara selama ini. Bisanya, pembicara menyampaikan gagasan terlebih dahulu, dan lalu peserta menyampaikan pertanyaan serta respons.
‎‎Namun dalam diskusi ini, peserta yang hadir menyampaikan dulu‎ saran, masukan, gagasan, maupun pandangan kepada pembicara. Di antara pandangan dan pertanyaan yang diajukan berasal dari peneliti AEPI Salamuddin Daeng, pelaku usaha seperti Real Estate Indonesia akktivis gerakan mahasiswa dan lain-lain.
‎‎"Sekarang kita dengar dulu harapan dan pertanyaan, baru pejabat di depan yang bicara. Saya pikir pemimpin harus lebih banyak blusukan dan mendengar, sehingga keputusan membumi. Jangan karena niat baik, tapi tidak membumi,‎ tujuan tak tercapai," ungkap Maruarar.
Di beri kesempatan perdana untuk bertanya, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menegaskan bahwa saat ini krisis ekonomi sudah di depan mata, dan cara menyelamatkannya apakah dengan mengambil utang besar-besaran atau dengan investasi asing besar-besaran. Tapi bagaimana juga investasi dilakukan bila mata uang terdepresiasi dan inflasi 10 persen. "Apakah rakyat akan dikorbankan?" tanya Salamuddin.
Sementara itu, Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Arif Rosyidi, mengatakan bahwa saat ini jumlah total anak muda Indonesia sekitar 63-65 juta jiwa atau sekitar 25-26 persen dari total penduduk Indonesia. Itu artinya, ada 1 anak muda di antara 4 warga Indonesia. Dengan potensi ini, Arif mempertanyakan langkah pemerintah untuk memajukan potensi anak muda. Apalagi saat ini, ternyata pertumbuhan ekonomi juga berjalan seiring dengan peningkatan kemiskinan.
Di luar konteks itu, Arif memuji Maruarar Sirait, yang dinilainya bisa menjadi perekat antara pejabat, akademisi, pelaku usaha dan aktivis pergerakan. Jarang ada tokoh muda model Maruarar yang menjadi perekat soliditas anak-anak bangsa.
Sementara Ayub Manuel Pongrekun, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen di Indonesia (GMKI), mengingatkan lagi krisis ekonomi pada 1997. Kepada HIMPI, Ayub mempertanyakan cara meningkatkan potensi anak muda untuk menjadi pengusaha. Kepada Kementerian Keuangan, BI dan OJK, ia juga mempertanyakan krisis ekonomi dunia serta devaluasi Yuan. Apakah ini akan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia?
Adrian, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), mengingatkan lagi bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi melambat, namun negara terlihat tenang-tenang saja; entah karena memang sudah punya jurus atau memang karena bingung menghadapi persoalan. Ia pun meminta agar negara tidak menyerahkan persoalan pangan dan enegri kepada pasar bebas, sebab ini menyangkut dengan kadaulatan.
"Dimana letak negara untuk menyelesaikan salah satu dari pilar pertumbuhan ekonomi? Pangan hari ini, banyak yang impor dari luar. Mendag mungkin siapkan ratusan ribu impor sapi. Garam pun impor. Mana kedaualatan kita?" tanya Adrian.
Sementara itu, perwakilan dari Indonesia Tionghoa (INTI) mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini agak menurun. Ia pun mengatakan bahwa semua pihak tahu ada perang kurs. "Lalu sikap Indonesia menanggapi bagaimana? Efeknya seperti apa?" tanyanya.
[ysa]
