. Pemerintahan Joko Widodo mau membangun daerah sehingga kini transfer ke daerah dan desa sangat besar. Lebih-lebih desa juga sangat kuat dan tahan banting menghadapi guncangan global.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam diskusi dengan tema "Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang dan 2016" yang digelar Taruna Merah Putih (TMP) di kantor TMP, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat (Rabu, 19/8).
Selain Mardiasmo, hadir sebagai Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Haddad, Ketua Umumum Hipmi Bahlil Lahadalia dan Waketum Kadin bidang Perbankan dan Keuangan Rosan P. Roeslani. ‎
Hadir juga dalam diskusi Dirut BNI Baiquni, Dirut Mandiri Budi Sadikin, Dirut BRI Asmawi, serta pengusaha, pelaku ekonomi seperti perwakilan dari Real Estate Indonesia, pengamat ekonomi, politisi dan aktivis gerakan mahasiswa. Sementara itu, Ketua Umum TMP, Maruarar Sirait, bertindak sebagai moderator.
"Pembangunan ekonomi daerah sangat tergantung kepala daerah. Maka rakyat harus memilih kepala daerah yang amanah ke daerahnya," ungkap Mardiasmo, sambil mengatakan bila saat ini sekitar Rp 270 triliun anggaran belum diserah karena mau Pilkada dan demokrasi harus dijaga.
Mardiasmo mengatakan saat ini pemerintah terus menggenjok penerimaan pajak. Karena itu ia minta saling pengertian semua pihak, dan pengusaha juga harus mau bayar pajak,
"Pajak ini memang ada fungsi regulator, budgeter, tapi kita tak ingin lesu karena pajak. Maka kita reinventing policy," ungkapnya.
Ketika ditanya Maruarar Sirait tentang rencana anak-anak muda yang kini sedang mendorong RUU Pengusaha Pemuda, Mardiasmo menegaskan bahwa pemerintah pasti mendukung hal itu. Itu artinya, para pengusaha itu juga calon pembayar pajak, dan semua pihak harus sama-sama saling membantu.
"Sekarang ini kita bantu uang ke daerah lebih banyak. Supaya ekonomi adalah ekonomi daerah, bagaimana digerakkan daerah gerakkan UMKM. Kita pahami bahwa kantong kemiskinan di sana. Maka kita naikkan PTKP-nya, karena perbesar daya beli masyarakat. Kita berikan juga bantuan pendidikan dan kesehatan lebih besar," ungkap Mardiasmo.
Sementara itu, Maruarar pun menegaskan bahwa kebijakan harus dimulai dengan tradisi mendengar dari kebutuhan rakyat, serta benar-benar berpijak pada
legal justice dan
sosial justice.
[ysa]
