Berita

effendi syahputra

Hukum

HUT RI Ke-70, Indonesia harus Merdeka dari Korupsi

SELASA, 18 AGUSTUS 2015 | 16:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun. Namun, bangsa ini masih belum merdeka seutuhnya. Malah dalam beberapa hal rakyat seakan terbelenggu oleh penjajahan yang justru dilakukan oleh anak bangsa sendiri.

Hal itu disampaikan pengacara yang juga politikus muda Effendi Syahputra dalam pesan singkat kepada Redaksi petang ini (Selasa, 18/8).

"Saya tidak mau bicara secara global, saya akan bicara untuk Provinsi Sumatera Utara saja yang notabene daerah asal saya, kita sangat tertinggal, kemajuan urung terjadi, bahkan provinsi ini sekarang jadi salah satu Provinsi terkorup di Indonesia," ungkapnya.


Karena itu dia menegaskan, Sumut harus segera "berdaulat" secara kepemimpinan. Karena korupsi masih terus menggerogoti, seluruh masyarakat Sumut harus sadar dan bahu-membahu untuk merdeka dari pemimpin korup.

"Momen 70 tahun kemerdekaan ini juga harus menjadi titik awal Sumut bangkit, dan itu dimulai dengan pemberantasan korupsi. Dan harus terbebas dari pemimpin korup yang selama ini telah membuat Sumut dicap sebagai provinsi korup," papar Ketua Ormas Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sumut ini.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara juga mengajak seluruh warga untuk mempunyai analisis yang tajam dalam memilih pemimpin-pemimpin agar tidak terulang-ulang lagi pemimpin daerah Sumut menjadi "pesakitan" karena korupsi. Apalagi, dari ada 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini.

"Hendaknya 70 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi titik tolak kita juga warga Sumut untuk merdeka dari para pemimpin korup di daerah kita. Akan ada 23 Pilkada di depan mata kita, mari kita pilih pemimpin yang memiliki jejak rekam baik dan punya komitmen bangun daerah kita," tandasnya. [zul]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya