Berita

effendi syahputra

Hukum

HUT RI Ke-70, Indonesia harus Merdeka dari Korupsi

SELASA, 18 AGUSTUS 2015 | 16:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun. Namun, bangsa ini masih belum merdeka seutuhnya. Malah dalam beberapa hal rakyat seakan terbelenggu oleh penjajahan yang justru dilakukan oleh anak bangsa sendiri.

Hal itu disampaikan pengacara yang juga politikus muda Effendi Syahputra dalam pesan singkat kepada Redaksi petang ini (Selasa, 18/8).

"Saya tidak mau bicara secara global, saya akan bicara untuk Provinsi Sumatera Utara saja yang notabene daerah asal saya, kita sangat tertinggal, kemajuan urung terjadi, bahkan provinsi ini sekarang jadi salah satu Provinsi terkorup di Indonesia," ungkapnya.

Karena itu dia menegaskan, Sumut harus segera "berdaulat" secara kepemimpinan. Karena korupsi masih terus menggerogoti, seluruh masyarakat Sumut harus sadar dan bahu-membahu untuk merdeka dari pemimpin korup.

"Momen 70 tahun kemerdekaan ini juga harus menjadi titik awal Sumut bangkit, dan itu dimulai dengan pemberantasan korupsi. Dan harus terbebas dari pemimpin korup yang selama ini telah membuat Sumut dicap sebagai provinsi korup," papar Ketua Ormas Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sumut ini.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara juga mengajak seluruh warga untuk mempunyai analisis yang tajam dalam memilih pemimpin-pemimpin agar tidak terulang-ulang lagi pemimpin daerah Sumut menjadi "pesakitan" karena korupsi. Apalagi, dari ada 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini.

"Hendaknya 70 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi titik tolak kita juga warga Sumut untuk merdeka dari para pemimpin korup di daerah kita. Akan ada 23 Pilkada di depan mata kita, mari kita pilih pemimpin yang memiliki jejak rekam baik dan punya komitmen bangun daerah kita," tandasnya. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

UPDATE

Butuh Sosok Menteri Keuangan Kreatif dan Out of the Box

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:44

KPK Masih Usut Keterlibatan Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku dan DJKA

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Kesan Jokowi 10 Tahun Tinggal di Istana: Keluarga Kami Bertambah

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:27

Segini Potensi Penerimaan Negara dari Hasil Ekspor Pasir Laut

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:22

Main Aman Pertumbuhan 5 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:19

Gagal Nyagub, Anies Makin Sibuk

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:08

Predator Seks Incar anak-anak, Mendesak Penerapan UU TPKS

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:41

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Burundi: Ini Solusi yang Realistis

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:39

Digelar Akhir Oktober, Indocomtech 2024 Beri Kejutan Spesial

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:29

WTO Perkirakan Perdagangan Global Naik Lebih Tinggi jika Konflik Timteng Terkendali

Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:15

Selengkapnya