Berita

pks/net

PKS Dorong Perkuat Pertahanan Semesta

SELASA, 18 AGUSTUS 2015 | 09:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Krisis global saat ini terjadi di semua bidang mulai dari politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan hingga budaya. Kedaulatan negara-negara di dunia (nation-state) menjadi  terancam, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita ingatkan lagi tentang Hankamrata, Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ini harus kita perkuat lagi dan terus perkuat. Karena ancaman global terhadap NKRI cukup serius," kata anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin, beberapa saat lalu (Selasa, 18/8).

Dia menjelaskan, Hankamrata sudah diatur dalam UU 34/2004, yang menjelaskan bahwa Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.


Berdasarkan UU menurut politisi PKS dapil DKI I ini, masalah pertahanan, keamanan dan kedaulatan RI bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Kompleksnya ancaman terhadap NKRI dari dalam dan luar, maka semua komponen rakyat Indonesia bertanggung jawab atas kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dia juga mengatakan, aspek pertahanan tidak selalu terkait dengan alutsista dan TNI. Karena menurutnya, postur dan alustsista TNI saat ini sudah berkembang cukup baik melalui program modernisasi TNI. Anggaran yang dialokasikan negara untuk mencapai Mininum Essential Force (MEF) TNI secara bertahap juga sudah terpenuhi.

"Namun modernisasi TNI itu untuk menghadapi dan menangkal ancaman tradisional militer dari luar. Ada ancaman non-tradisional yang lebih serius, seperti krisis pangan, konflik regional, terorisme, kejahatan transnasional, infiltrasi budaya. Karena itu pertahanan semesta harus dilihat lagi, diperkuat," tegas anggota tim pengawas intelijen Komisi I DPR ini. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

MNC Siap Lawan Putusan CMNP Lewat Banding hingga PK!

Selasa, 28 April 2026 | 20:09

Menyambut Hardiknas 2026: Mengupas Makna Tema, Filosofi Logo, dan Harapan Pendidikan Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 20:06

RUPS bjb Angkat Susi Pudjiastuti Jadi Komut, Ayi Subarna Dirut

Selasa, 28 April 2026 | 20:02

KAMMI Ingin Perempuan jadi Penggerak Kedaulatan Energi

Selasa, 28 April 2026 | 20:01

Membaca Paslon Pimpinan NU di Muktamar ke-35

Selasa, 28 April 2026 | 19:59

Prabowo Sempatkan Ziarah ke Makam Sang Kakek Margono Djojohadikusumo

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Jamaluddin Jompa Kembali Jabat Rektor Unhas

Selasa, 28 April 2026 | 19:47

Legislator Golkar Desak Dirut KAI Mundur

Selasa, 28 April 2026 | 19:44

RUPST bank bjb, Susi Pudjiastuti Komut Independen

Selasa, 28 April 2026 | 19:42

Polri Unjuk Gigi, Timnas Silat Sapu Emas di Belgia

Selasa, 28 April 2026 | 19:34

Selengkapnya