Berita

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri/net

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Hanif Dhakiri: Sebaiknya Tak Ada PHK, Saya Minta Pelaku Usaha Siasati Ekonomi Sulit ini

SENIN, 17 AGUSTUS 2015 | 08:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dampak dari terpuruknya ekonomi sudah menjalar ter­hadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) puluhan ribu tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri men­gaku saat ini sekitar 30.000 tenaga kerja yang dirumahkan alias pemberhentian tenaga kerja sementara.

Tapi ke depan, lanjutnya, akan dilakukan terobosan untuk menampung tenaga kerja, antara lain pembangunan infrastruk­tur, sehingga kondisi ekonomi membaik.


"Kebijakan-kebijakan pemer­intah akan memacu pertumbu­han ekonomi yang lebih baik," kata Muhammad Hanif Dhakiri kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (14/8). Berikut kutipan selengkapnya:

Anda optimistis ekonomi membaik ke depan?
Ya. InsyaAllah saya sih opti­mistis ekonomi ke depan ini akan membaik. Kebijakan-kebijakan pemerintah akan memacu per­tumbuhan ekonomi, sehingga dunia usaha yang saat ini kata­kanlah agak sulit, kita harap ke depan akan lebih baik.

Bagaimana dengan ban­yaknya PHK saat ini?

Yang menjadi tantangan me­mang soal PHK. Walau sekarang ini tidak begitu mudah buat dunia usaha, saya minta pelaku usaha melakukan siasat dalam ekonomi seperti ini.

Siasatnya seperti apa?
Mensiasati perkembangan ekonomi sekarang ini agar tidak melakukan PHK. Dengan hara­pan ekonomi kita akan lebih membaik, dan dunia usaha kita juga menjadi lebih kondusif.

Kira-kira berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap dari fokus pembangunan kali ini?
Kita belum konsolidasikan data-datanya. Karena proses in­vestasi dari dalam dan luar negeri juga masih terus berjalan.

Bukankah ada kalkulasi berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap setiap ta­hun?
Oh pasti. Target kita kan dua tahun. Harus dikonsolidasikan dari berbagai sektor. Kalau Kementerian Ketenagakerjaan itu kan tugas dan fungsi dasarnya employment services.

Nah soal lapangan pekerjaan itu kan kaitannya dengan in­vestasi dalam negeri maupun luar negeri, pariwisata dan lain sebagainya.

Berarti belum bisa diketahui berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap?
Belum, saya cek lagi kalau itu. Kalkulasinya kan dua juta selama setahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah lima persen sekarang ini, apa cukup untuk menyerap tenaga ker­ja?
Kan kalau dari pidato (Presiden) itu kan 2016. Kalau 2016 insya Allah ngejar itu.

Berapa total target capaian penyerapan tenaga kerja?
Total dalam lima tahun ini kan sepuluh juta. Per tahun dibuat rata-rata dua juta. Tapi nanti dalam perjalanannya bisa silang juga sih.

Berapa banyak pekerja yang dirumahkan saat ini?

Datanya masih terus dikon­solidasikan dari berbagai daerah. Soalnya ada juga perusahaan yang melakukan lay off tapi tidak report.

Yang sudah masuk?

Kalau data yang sudah masuk sekarang ini kurang lebih 30.000 ya.

Apa tidak ada program perlindungan dari pemerintah untuk pekerja yang di-lay off itu?
Tentu kita buat program-pro­gram dengan skema kewirau­sahaan dan lain sebagainya. Supaya mereka punya peng­hasilan sambil menunggu ekonomi lebih baik. Termasuk juga program-program perlind­ungan sosial dari pemerintah sebetulnya kan menjangkau itu. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya