Berita

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri/net

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Hanif Dhakiri: Sebaiknya Tak Ada PHK, Saya Minta Pelaku Usaha Siasati Ekonomi Sulit ini

SENIN, 17 AGUSTUS 2015 | 08:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dampak dari terpuruknya ekonomi sudah menjalar ter­hadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) puluhan ribu tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri men­gaku saat ini sekitar 30.000 tenaga kerja yang dirumahkan alias pemberhentian tenaga kerja sementara.

Tapi ke depan, lanjutnya, akan dilakukan terobosan untuk menampung tenaga kerja, antara lain pembangunan infrastruk­tur, sehingga kondisi ekonomi membaik.


"Kebijakan-kebijakan pemer­intah akan memacu pertumbu­han ekonomi yang lebih baik," kata Muhammad Hanif Dhakiri kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (14/8). Berikut kutipan selengkapnya:

Anda optimistis ekonomi membaik ke depan?
Ya. InsyaAllah saya sih opti­mistis ekonomi ke depan ini akan membaik. Kebijakan-kebijakan pemerintah akan memacu per­tumbuhan ekonomi, sehingga dunia usaha yang saat ini kata­kanlah agak sulit, kita harap ke depan akan lebih baik.

Bagaimana dengan ban­yaknya PHK saat ini?

Yang menjadi tantangan me­mang soal PHK. Walau sekarang ini tidak begitu mudah buat dunia usaha, saya minta pelaku usaha melakukan siasat dalam ekonomi seperti ini.

Siasatnya seperti apa?
Mensiasati perkembangan ekonomi sekarang ini agar tidak melakukan PHK. Dengan hara­pan ekonomi kita akan lebih membaik, dan dunia usaha kita juga menjadi lebih kondusif.

Kira-kira berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap dari fokus pembangunan kali ini?
Kita belum konsolidasikan data-datanya. Karena proses in­vestasi dari dalam dan luar negeri juga masih terus berjalan.

Bukankah ada kalkulasi berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap setiap ta­hun?
Oh pasti. Target kita kan dua tahun. Harus dikonsolidasikan dari berbagai sektor. Kalau Kementerian Ketenagakerjaan itu kan tugas dan fungsi dasarnya employment services.

Nah soal lapangan pekerjaan itu kan kaitannya dengan in­vestasi dalam negeri maupun luar negeri, pariwisata dan lain sebagainya.

Berarti belum bisa diketahui berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap?
Belum, saya cek lagi kalau itu. Kalkulasinya kan dua juta selama setahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah lima persen sekarang ini, apa cukup untuk menyerap tenaga ker­ja?
Kan kalau dari pidato (Presiden) itu kan 2016. Kalau 2016 insya Allah ngejar itu.

Berapa total target capaian penyerapan tenaga kerja?
Total dalam lima tahun ini kan sepuluh juta. Per tahun dibuat rata-rata dua juta. Tapi nanti dalam perjalanannya bisa silang juga sih.

Berapa banyak pekerja yang dirumahkan saat ini?

Datanya masih terus dikon­solidasikan dari berbagai daerah. Soalnya ada juga perusahaan yang melakukan lay off tapi tidak report.

Yang sudah masuk?

Kalau data yang sudah masuk sekarang ini kurang lebih 30.000 ya.

Apa tidak ada program perlindungan dari pemerintah untuk pekerja yang di-lay off itu?
Tentu kita buat program-pro­gram dengan skema kewirau­sahaan dan lain sebagainya. Supaya mereka punya peng­hasilan sambil menunggu ekonomi lebih baik. Termasuk juga program-program perlind­ungan sosial dari pemerintah sebetulnya kan menjangkau itu. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya