Berita

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri/net

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Hanif Dhakiri: Sebaiknya Tak Ada PHK, Saya Minta Pelaku Usaha Siasati Ekonomi Sulit ini

SENIN, 17 AGUSTUS 2015 | 08:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dampak dari terpuruknya ekonomi sudah menjalar ter­hadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) puluhan ribu tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri men­gaku saat ini sekitar 30.000 tenaga kerja yang dirumahkan alias pemberhentian tenaga kerja sementara.

Tapi ke depan, lanjutnya, akan dilakukan terobosan untuk menampung tenaga kerja, antara lain pembangunan infrastruk­tur, sehingga kondisi ekonomi membaik.


"Kebijakan-kebijakan pemer­intah akan memacu pertumbu­han ekonomi yang lebih baik," kata Muhammad Hanif Dhakiri kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (14/8). Berikut kutipan selengkapnya:

Anda optimistis ekonomi membaik ke depan?
Ya. InsyaAllah saya sih opti­mistis ekonomi ke depan ini akan membaik. Kebijakan-kebijakan pemerintah akan memacu per­tumbuhan ekonomi, sehingga dunia usaha yang saat ini kata­kanlah agak sulit, kita harap ke depan akan lebih baik.

Bagaimana dengan ban­yaknya PHK saat ini?

Yang menjadi tantangan me­mang soal PHK. Walau sekarang ini tidak begitu mudah buat dunia usaha, saya minta pelaku usaha melakukan siasat dalam ekonomi seperti ini.

Siasatnya seperti apa?
Mensiasati perkembangan ekonomi sekarang ini agar tidak melakukan PHK. Dengan hara­pan ekonomi kita akan lebih membaik, dan dunia usaha kita juga menjadi lebih kondusif.

Kira-kira berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap dari fokus pembangunan kali ini?
Kita belum konsolidasikan data-datanya. Karena proses in­vestasi dari dalam dan luar negeri juga masih terus berjalan.

Bukankah ada kalkulasi berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap setiap ta­hun?
Oh pasti. Target kita kan dua tahun. Harus dikonsolidasikan dari berbagai sektor. Kalau Kementerian Ketenagakerjaan itu kan tugas dan fungsi dasarnya employment services.

Nah soal lapangan pekerjaan itu kan kaitannya dengan in­vestasi dalam negeri maupun luar negeri, pariwisata dan lain sebagainya.

Berarti belum bisa diketahui berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap?
Belum, saya cek lagi kalau itu. Kalkulasinya kan dua juta selama setahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah lima persen sekarang ini, apa cukup untuk menyerap tenaga ker­ja?
Kan kalau dari pidato (Presiden) itu kan 2016. Kalau 2016 insya Allah ngejar itu.

Berapa total target capaian penyerapan tenaga kerja?
Total dalam lima tahun ini kan sepuluh juta. Per tahun dibuat rata-rata dua juta. Tapi nanti dalam perjalanannya bisa silang juga sih.

Berapa banyak pekerja yang dirumahkan saat ini?

Datanya masih terus dikon­solidasikan dari berbagai daerah. Soalnya ada juga perusahaan yang melakukan lay off tapi tidak report.

Yang sudah masuk?

Kalau data yang sudah masuk sekarang ini kurang lebih 30.000 ya.

Apa tidak ada program perlindungan dari pemerintah untuk pekerja yang di-lay off itu?
Tentu kita buat program-pro­gram dengan skema kewirau­sahaan dan lain sebagainya. Supaya mereka punya peng­hasilan sambil menunggu ekonomi lebih baik. Termasuk juga program-program perlind­ungan sosial dari pemerintah sebetulnya kan menjangkau itu. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya