Berita

Tjahjo Kumolo/net

Wawancara

WAWANCARA

Tjahjo Kumolo: Tiga Menko Sebelumnya Sudah Kerja Keras, Tapi Ada Penilaian Lain Itu Terserah Presiden

MINGGU, 16 AGUSTUS 2015 | 08:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Muncul spekulasi atas selamatnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dari reshuffle kabinet.

Kenapa Puan tidak kena re­shuffle padahal tiga menko lain­nya diganti? Apa karena peran Megawati Soekarnoputri? Atau Presiden Jokowi merasa ewuh pakewuh?

Menanggapi hal tersebut, politisi PDIPerjuangan yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, soal siapa yang layak direshuffle atau tidak itu sepenuh­nya hak prerogatif Presiden.


"Reshuffle kabinet bukan urusan saya. Sebagai pembantu Presiden, saya juga dinilai. Kami siap saja kalau harus kena reshuffle," ujar Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, Kamis, (13/8).

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa hanya Puan Maharani yang menko tak kena reshuffle?
Kalau soal itu tanya kepada Bapak Presiden, itu kan ke­wenangan beliau.

Apa pandangan Anda mengenai perombakan kabinet ini?

Saya sih mengingatkan saja bahwa setiap menteri harus selalu siap dicopot dari jabatan­nya. Saya menilai reshuffle atau perombakan adalah kewenangan Presiden Jokowi. Saya sebagai pembantu berpandangan tidak ada masalah terhadap perom­bakan itu. Kita begitu dilantik harus siap diganti setiap saat.

Artinya masih ada reshuffle tahap kedua?

Terserah Presiden, mau ada re­shuffle tahap kedua atau tiap hari juga bisa dilakukan, itu haknya Presiden. Makanya sebagai pembantu harus bisa menjabar­kan visi misi pemerintah, bukan visi misi sendiri. Saya sebagai Mendagri harus melaporkan hasil kerja ke Presiden. Setiap bulan beliau mengevaluasi kami, kalian lihat sendiri beliau me­manggil kami.

Bagaimana dengan Luhut Binsar Panjaitan yang diang­kat sebagai Menko Polhukam?
Tentu itu melalui pertim­bangan yang matang. Bapak Presiden memilih beliau, pasti dinilai baik dan mampu.

Kenapa yang dirombak menko, apa kurang koordi­nasi?
Saya tidak bisa komentar. Yang pasti, ketiga menko sebelumnya telah bekerja keras. Soal ada penilaian lain, itu hak Presiden yang harus kita hormati.

Andi Wijajanto diganti dari Seskab, apa ada kesalahan?
Dia teman saya yang baik, bila ada kesalahan yang tahu Bapak Presiden.

Pramono Anung jadi Seskab, apakah itu artinya hubungan Jokowi-Mega lebih harmonis?
Sejak dulu harmonis. Yang tak harmonis itu kan karena baca media saja.

O ya, bagaimana dengan empat daerah masih memiliki calon tunggal?
Pada prinsipnya dari 269 daerah, hanya tersisa empat daerah yang calonnya tunggal. Saya nilai KPU tidak gagal.

Saya dengar empat daerah ini akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi supaya ikut Pilkada serentak. Sebab, berdasarkan Peraturan KPU kalau calonnya tunggal, maka empat daerah itu harus ditunda hingga 2017.

Bagaimana dengan kekosonganjabatan kepala daerah?

Kita sudah siapkan pejabat (pelaksana tugas/Plt). Tidak ada masalah, seperti Rano Karno saja tiga tahun baru di­lantik jadi Gubernur Banten. Memang Plt kalau buat program harus konsultasi dulu dengan Mendagri. Nanti kita perkuat di Permendagri. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya