Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencium aroma mahar politik untuk dapat dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015.
Makanya Bawaslu telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekening calon kepala daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengakui pihaknya memang memperhatikan rekening para calon kepala daerah.
"Rekening calon incumbent sudah kita kasih bendera merah. Itu sudah otomatis akan diperÂhatikan," kata Agus Santoso kepada
Rakyat Merdeka, Selasa (11/8). Berikut kutipan selengÂkapnya:
Kenapa calon incumbent dikasih bendera merah?Karena 60 persen kepala daerah itu tersangkut kasus huÂkum, khususnya kasus korupsi. Makanya perlu kita perhatikan.
Langkah apa saja yang suÂdah dilakukan PPATK?PPATK sudah membuat
memorandum of understanding (MoU) dengan KPU dan Banwaslu. Kami sudah melakuÂkan rapat koordinasi, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk mendeteksi praktik mahar politik maupun transaksi mencurigakan dalam proses pelaksanaan pilkada, PPATK tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerja sama dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pilkada dan masyarakat.
Apa inti dari MoU dan rapat koordinasi itu?Intinya kita memantapkan lagi sharing informasi. Kami sudah meminta kepada KPUagar para calon kepala daerah itu memberikan rekening dana kampanye.
Apa sudah ada transaksi mencurigakan ditemukan PPATK?Kita masih menunggu laporan, dan kita juga akan menunggu masukan dari Banwaslu, Panwaslu Daerah dan masyarakat.
Bagaimana PPATK mendeteksi transaksi mencurigaÂkan di Pilkada?Kalau ada yang dicurigai bisa disampaikan kepada PPATK. PPATK tidak mungkin ngutak-ngutik sendiri, harus ada trigger.
Apa PPATK tidak bisa berÂtindak langsung?Kita bisa melihat semua reÂkening. Tapi harus ada trigger-nya dong. Trigger itu bisa dari berbagai pihak.
Contohnya?Ada laporan mengenai tranÂsaksi yang mencurigakan, ada laporan dari BPKP mengenai uang tunai, ada sharing dari Bawaslu atau KPU.
Sejauh ini, apakah sudah ada laporan?Belum.
Apa saran Anda agar terjadi transparansi dana kampaÂnye?Kalau untuk transparansi, KPUbagusnya mensyaratkan dana kampanye masing-masing itu dipublikasikan saja, sehingga menjadi transparan.
Kalau ada yang tidak mau transparan, bagaimana?Kalau nggak mau, ya silakan saja. Nanti masyarakat nggak usah pilih, kan gitu. Ini bukan rekening pribadi yang dipubÂlikasikan secara transparan, tapi dana kampanye.
Mungkin bisa lewat website masing-masing atau lainnya. Dalam pilkada ada empat pihak yang terlibat. Yakni partai poliÂtik, calon, penyelenggara, dan pemilih. Keempat pihak itu harus menjaga integritas.
Apa harapan Anda pada pilkada serentak kali ini?Pilihlah pemimpin yang bersih dan mengabdi kepada daerahÂnya. Jangan memilih orang yang merampok kampungnya sendiri. Bagi partai politik diharapkan mendukung calon yang benar-benar berjuang.
Apa yang perlu diantisipasi dari calon incumbent?Khususnya untuk calon inÂcumbent, harus benar-benar bersih. Calon incumbent itu sudah kita kasih bendera merah itu rekeningnya, sebagai PEP; politically exposed person. Itu sudah otomatis akan diperhaÂtikan, karena sudah kita kasih bendera merah. ***
