Berita

darmin nasution/net

Politik

Tim Ekonomi Memburuk, Darmin Nasution Bukan Pejuang Ekonomi Kerakyatan

RABU, 12 AGUSTUS 2015 | 15:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Formasi kabinet ekonomi semakin memburuk. Pasalnya, formasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dinilai hanya akan memuluskan kepentingan kreditor asing dan agenda-agenda neoliberal di Indonesia‎.

Begitu dikatakan analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 12/8).

Dani menjabarkan bahwa seharusnya Trisakti dan Nawacita merupakan dasar untuk perubahan paradigma pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih berdaulat.


Caranya dengan mengoreksi berbagai kebijakan neoliberal dan ketertundukan bangsa ini pada kreditor internasional dan dominasi modal asing. Selain itu juga untuk memutus kepentingan kelompok pragmatis di dalam negeri yang berorientasi pada kepentingan bisnis pribadi dalam memfasilitasi modal asing.

"Singkatnya, Darmin Nasution sulit diharapkan untuk mengawal agenda Trisakti dalam kebijakan ekonomi. Sofyan Djalil jelas berorientasi pragmatis terhadap modal asing demi hanya memenuhi kepentingan kelompoknya. Sedangkan Thomas Lembong bukti ketertundukan pemerintah terhadap tekanan pasar keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dani menyebut bahwa pengalaman dan latar belakang keilmuan yang dimiliki Darmin Nasution menunjukkan bahwa mantan Dirjen Pajak itu bukan sosok pejuang ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945.

"Trisakti dan Nawacita membutuhkan perubahan-perubahan mendasar seperti mandiri dari utang, kebijakan APBN yang berorientasi kerakyatan, dan mengoptimalkan peran koperasi dan BUMN dalam pembangunan. Ini adalah sebagian agenda perubahan yang penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia yang rapuh saat ini. Ini yang tidak ada pada sosok Darmin Nasution," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya