Harga Daging Meroket, Salah Satu Bukti Jokowi Salah Urus Ekonomi

Desakan agar Joko Widodo dan partai politik pengusungnya segera fokus memperbaiki salah urus ekonomi tak bisa ditawar lagi. Selain terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), akibat salah urus ekonomi tersebut juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

"Data resmi yang disajikan BPS itu mengonfirmasi keresahan para pebisnis dalam negeri," jelas Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pesan singkat yang diterima redaksi Minggu malam (9/8).

"Seperti pernah diungkap sebelumnya, terjadi kelesuan di semua sektor bisnis akibat menurunnya permintaan. Kelesuan itu menyebabkan banyak perusahaan gagal bayar (default). Selain itu, pemutusan hubungan kerja sudah terjadi di berbagai sektor usaha," sambungnya.

Sebelumnya, dia mengungkap data yang dilansir BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 hanya 4,67 persen, melambat dibandingkan triwulan I-2015 yang mencapai 4,72 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi semester I-2015 hanya 4,70 persen. (Baca: Bamsoet: Benahi Ekonomi Salah Urus, Jokowi Jangan Lagi Buat Kegaduhan)

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini, kegelisahan tak hanya menyelimuti para pebisnis besar. Para pedagang kecil pun tak luput dari ekses ketidakpastian sekarang ini.

Misalnya, komunitas pedagang daging dan sapi potong di Jakarta dan Bandung mengagendakan mogok berjualan selama empat hari. Mereka menuntut adanya upaya maksimal dari pemerintah untuk menurunkan dan menstabilkan harga daging sapi. (Baca: Protes ke Pemerintah, Pedagang Daging se-Jabodetabek Mogok Berjualan)
 
"Tingginya harga daging sapi saat ini disebabkan penurunan kuota impor sapi, dari sebelumnya 287 ribu ekor, menjadi hanya 50 ribu ekor. Kasus ini menjadi contoh lain salah urus ekonomi itu. Produksi lokal belum siap memenuhi permintaan, tapi kuota impor terlanjur diturunkan. Risiko pun harus ditanggung konsumen dan pedagang," tandas anggota Komisi III DPR yang akrab disama Bamsoet ini. [zul]