Berita

hm prasetyo

Jokowi Didesak Copot Jaksa Agung

SENIN, 10 AGUSTUS 2015 | 01:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk mencopot Jaksa Agung M. Prasetyo karena telah gagal memimpin institusi Kejaksaan.  

Permintaan tersebut disampaikan ‎Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus. ‎

‎Menurut dia, Prasetyo harus dicopot karena terbukti gagal memimpin kejaksaan yang seharusnya menjadi lembaga pelaksana kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.


‎"Mempertahankan dia (Prasetyo) sebagai jaksa agung bisa berkonsekuensi negatif terhadap kinerja Presiden Jokowi," ‎tegasnya.

‎Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden sudah gagal memimpin Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang merupakan kekuasaan negara yang tidak dapat dipisahkan seperti amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 pengganti UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.‎

‎Belum lama ini kata Tigor, kinerja Kejaksaan terkuak secara sistemik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat Dahlan Iskan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memenangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

‎"Ini menunjukkan bahwa Prasetyo tidak pantas menjadi orang yang tepat untuk memimpin lembaga yang adalah penuntut terhadap kasus-kasus pidana dan sekaligus menjadi penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi," kata Tigor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (9/8).‎‎

‎Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, masih kata dia, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung seharusnya jangan sampai menimbulkan riak-riak yang akhirnya bisa menimbulkan beban baru bagi Presiden.

Bisa saja Prasetyo yang jebolan Partai Nasdem membantah itu. Namun, kata dia, publik melihat bahwa sejak awal menempati posisinya sampai dengan sekarang, dia telah membebani kinerja Jokowi.

‎"Seperti hal ini, terbukti dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum ternyata dia tidak bisa signifikan melibatkan Kejaksaan untuk turut melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama seperti yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Yang teranyar soal Tolikara, Papua," tukasnya.[dem]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya