Berita

hm prasetyo

Jokowi Didesak Copot Jaksa Agung

SENIN, 10 AGUSTUS 2015 | 01:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk mencopot Jaksa Agung M. Prasetyo karena telah gagal memimpin institusi Kejaksaan.  

Permintaan tersebut disampaikan ‎Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus. ‎

‎Menurut dia, Prasetyo harus dicopot karena terbukti gagal memimpin kejaksaan yang seharusnya menjadi lembaga pelaksana kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.


‎"Mempertahankan dia (Prasetyo) sebagai jaksa agung bisa berkonsekuensi negatif terhadap kinerja Presiden Jokowi," ‎tegasnya.

‎Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden sudah gagal memimpin Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang merupakan kekuasaan negara yang tidak dapat dipisahkan seperti amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 pengganti UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.‎

‎Belum lama ini kata Tigor, kinerja Kejaksaan terkuak secara sistemik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat Dahlan Iskan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memenangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

‎"Ini menunjukkan bahwa Prasetyo tidak pantas menjadi orang yang tepat untuk memimpin lembaga yang adalah penuntut terhadap kasus-kasus pidana dan sekaligus menjadi penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi," kata Tigor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (9/8).‎‎

‎Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, masih kata dia, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung seharusnya jangan sampai menimbulkan riak-riak yang akhirnya bisa menimbulkan beban baru bagi Presiden.

Bisa saja Prasetyo yang jebolan Partai Nasdem membantah itu. Namun, kata dia, publik melihat bahwa sejak awal menempati posisinya sampai dengan sekarang, dia telah membebani kinerja Jokowi.

‎"Seperti hal ini, terbukti dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum ternyata dia tidak bisa signifikan melibatkan Kejaksaan untuk turut melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama seperti yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Yang teranyar soal Tolikara, Papua," tukasnya.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya