BANYAK pihak terkejut ketika di tahun 2011 Rajawali Foundation yang dipimpin oleh Peter Sondakh mengirim 38 Bupati/Walikota bersama Kepala Bappeda untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan selama satu setengah bulan di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Timbul pertanyaan antara lain untuk apa Rajawali Foundation melakukan hal tersebut, apa imbalannya, atau adakah niat Peter Sondakh untuk terjun ke politik?
Sebenarnya program kerjasama Rajawali Foundation dengan Harvard Kennedy School berawal dari sebuah kajian bersama antara Harvard Kennedy School dengan beberapa dosen muda dari Universitas Indonesia dan Atmajaya dengan dukungan dana dari Rajawali Foundation. Hasil kajian telah dibukukan dengan judul "Indonesia Menentukan Nasib: Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan". Salah satu hal yang dikupas adalah kebutuhan adanya pemimpin yang kuat dan berani dalam melakukan implementasi program-program nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dengan diimplementasikannya otonomi daerah maka Kepala Daerah akan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga birokrasi pemerintah. Kepala Daerah juga dituntut untuk mampu menyelesaikan hal-hal yang menghambat proses pembangunan berbangsa dan bernegara di era yang sangat demokrasi ini.
Hingga bulan Juli 2015 penyerapan anggaran di DKI Jakarta masih di bawah 20 persen dari nilai belanja daerah sebanyak Rp63,65 triliuni. Presiden Jokowi juga mendesak seluruh kementerian dan lembaga untuk segera membelanjakan anggaran 2015 agar dapat menaikkan daya serap anggaran, mengingat sampai Juni 2015 baru mencapai 33 persen. Rendahnya penyerapan anggaran telah memberikan kontribusi pada rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional.
Berangkat dari kebutuhan mendesak tentang Kepala Daerah yang berkualitas tersebut pada tahun 2010 Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School (HKS) sepakat meluncurkan program "HKS Indonesia Program" di mana salah satu kegiatannya adalah pelatihan kepada Kepala Daerah dan Kepala Bappeda bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri RI. Di samping program utama tersebut juga tersedia bea siswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melakukan riset atau program S2 di HKS.
Kemudian sebuah lembaga nirlaba United States Indonesia Society (USINDO) juga membuka program untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif Indonesia dengan belajar langsung di Amerika Serikat tentang proses pembuatan Undang Undang dan komunikasi politik lainnya. Pada tahun 2014, Walikota Bandung bekerja sama dengan pemerintah Singapore dan National University of Singapore mengirimkan 60 Kepala Dinas dan Kepala Bidang ke Singapore untuk belajar tentang proses pembuatan kebijakan, pengelolaan sistem transportasi, air minum dan program-program lainnya.
Prof. Miriam Budiarjo memang pernah menyatakan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekruitmen kader politik. Baik untuk posisi sebagai Kepala Negara, Kepala Daerah maupun anggota legislatif timgkat daerah dan nasional ataupun di kepengurusan partai itu sendiri. Dengan demikian asset utama sebuah partai politik adalah SDM nya dan proses pembinaan kader partai politik yang berkualitas mestinya menjadi prioritas utama.
Pertanyaannya bagaimanakah proses pembinaan kader partai politik dilakukan? Apakah ada jenjang pelatihan dan pendidikannya? Sejauh yang kita ketahui tidak pernah ada. Padahal peran mereka dalam mewujudkan cita cita Kemerdekaan RI sangatlah penting.
Dalam artikel saya berjudul
Kompetisi Liga Politik Indonesia, saya telah mengusulkan agar Partai Politik diwajibkan memiliki gedung dan kurikulum pendidikan tentang politik dan ideologi nasional serta pengelolaan kepemerintahan, pembuatan undang-undang dan manajemen partai politik dalam sebuah lembaga Sekolah Politik. Setiap calon anggota legislatif dan kepala daerah diwajibkan mengikuti pendidikan politik serta kepemerintahan tersebut. Sehingga proses seleksi menjadi calon anggota legislatif dan eksekutif bisa menghasilkan kader yang lebih berkualitas dari apa yang kita miliki sekarang.
Ide ini kemudian disambut dengan baik oleh beberapa partai politik. Beberapa partai seperti Nasdem, PDIP, Gerindra, Demokrat mulai memperkenalkan Sekolah Politik saat pencalonan kepala daerah yang akan diselenggarakan serentak bulan Desember 2015 di 263 daerah. Setiap calon diwajibkan mengikuti pelatihan di masing-masing Sekolah Partai Politik tersebut.
Hanya disayangkan bahwa fokus pelatihan masih tentang upaya meraih kemenangan pada pilkada oleh masing-masing calon. Ini terlihat masih diajukannya calon mantan narapidana korupsi oleh beberapa partai. Hanya karena di samping krisis kader, popularitas dan dana dari calon-calon tersebut masih kuat. Padahal beberapa partai pengusung pernah dengan tegas menolak tindak korupsi. Sikap pragmatis partai politik yang cenderung tdak konsisten ini memperkuat kebutuhan diwajibkannya Sekolah Politik bagi setiap partai yang lolos bertarung pada pemilihan umum.
Indonesia sangat tertinggal jauh dari Tiongkok dan Vietnam dalam mengirimkan kader partai, kepala daerah dan PNS mengikuti pelatihan di HKS, National University of Singapore, Nanyang Techological University untuk belajar tentang pengelolaan lembaga kepemerintahaan. Setiap tahun kedua negara tersebut mengirimkan lebih dari 100 orang ke tiga universitas terkemuka tersebut untuk membangun lembaga pemerintahaan yang kuat, berkualitas dan efektif. Bahkan Tiongkok maupun Vietnam telah memiliki lembaga pendidikan yang memfokuskan kepada pengelolaan dan kebijakan pemerintah dengan bantuan kurikulum dan pengajar dari Harvard University serta beberapa universitas terbaik di dunia lainnya.
Kalau kita hanya mengandalkan inisiatif Rajawali Foundation, USINDO atau Ridwan Kamil maka kita tidak akan pernah mampu mengejar ketertinggalan dari Tiongkok dan bahkan sudah tertinggal dari Vietnam dalam mengelola pemerintahan yang menghasilkan kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat.
Karena itu pemerintah dan partai politik secara bersamaan perlu mencanangkan sebuah gerakan pendidikan kader politik dengan masif tentang manajemen kebijakan publik dan pemerintahan. Termasuk juga kepada PNS sebagai pelaksana program yang telah disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Dukungan pihak swasta juga diperlukan agar tidak selalu pengusaha besar harus mendirikan partai politik untuk mengejar kekuasaan, melainkan membantu mendirikan Sekolah Politik di beberapa daerah yang terbuka bagi umum. Lembaga pendidikan IPDN yang khusus disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri untuk kader-kader PNS perlu menjalin kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka dunia yang memang unggul mengenai kurikulum pemerintahan dan kebijakan publik
Melalui tumbuhnya Sekolah Politik Pemerintahan tersebut dalam kurun 30 tahun mendatang atau 100 tahun Indonesia Merdeka, negara ini akan dikelola oleh orang-orang yang memiliki ketrampilan tinggi dalam manajemen pemerintahan. Sehingga upaya untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan RI tahun 1945 yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selamat 70 tahun Kemerdekaan RI!!! [***]
Penulis adalah Sosiolog dan tinggal di Jakarta
