Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Segera Ganti Sofyan Djalil yang Terbukti Gagal Kendalikan Ekonomi

KAMIS, 06 AGUSTUS 2015 | 07:35 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Gelombang Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah di depan mata sebagai dampak nilai tukar rupiah atas dolar AS yang terus melemah dan pertumbugan ekonomi yang kian lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu kemarin (4/8), melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2015 sebesar  4,67 persen, atau melambat dari periode yang sama tahun lalu (year on year), yang mencapai 5,12 persen. Perekonomian nasional juga melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,71 persen secara tahunan.

"Bila ekonomi terus menerus salah urus seperti ini, bukan hanya PHK, dampak ikutannya bisa berdampak ke situasi politik yang tidak stabil," kata peneliti Pusat Kajian Trisakti, Juliaman Napitu Saragih, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 6/8).


Menurut Juliaman, situasi ekonomi yang karut marut seperti sekarang ini, tentu menjadi tanggungjawab Menko Perekonomian, Sofyan Djalil. Karena terbukti tak mampu, Julimana menyarankan Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Sofyan Djalil.

"Sudah perlu dievaluasi kembali, dan bila mana perlu reshuffle kabinet khusus bidang ekonomi," tegas Juliaman.

Saat disinggung soal figur yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi yang sudah semakin tak menentu, Juliaman berkeyakinan bahwa sosok Rizal Ramli bisa mentuntaskan setumpuk permasalahan.

"Sebaiknyalah orang-orang yang sudah teruji dalam sejarah ditempatkan orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Cukup banyak putera bangsa yang bisa diandalkan untuk posisi itu, dan amatan saya, Rizal Ramli sudah cukup teruji," demikian Juliaman. [ysa]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya