. Komisi Kejaksaan RI menilai sistem pemeriksaan ataupun pengawasan internal di Kejaksaan Agung tidak transparan dan mengedepankan azas akuntabilitas.
"Sungguh dilematis kondisi pengawasan di kejaksaan. Selama ini hasil pemeriksaan jaksa tidak pernah jelas mana yang bersalah dan yang tidak bersalah atas adanya laporan masyarakat. Karena hasil pemeriksaannya tidak pernah dipublikasikan," kata Anggota Komisi Kejaksaan Kaspudin Nor dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (6/8).
Dikatakannya, sudah seharusnya bidang pengawasan menyampaikan kepada publik hasil pemeriksaan terhadap jajaran Korps Adhyaksa selama ini.
"Agar masyarakat juga tahu dan turut mengawasi apakah jaksa itu bersalah atau tidak harusnya dipublikasikan. Kasihan jaksa yang tidak bersalah tapi tidak dibeberkan hasil pemeriksaan yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Efek psikologis pasti muncul dan trauma kriminalisasi pasti ada karena sejujurnya banyak sekali yang diperiksa karena hasil kriminalisasi," jelas Kaspudin.
Apalagi, ada jaksa yang berkinerja baik lalu diperiksa tapi disembunyikan hasil pemeriksaannya karena memang tidak cukup bukti. Hal ini tentu menjadi penyebab sulitnya institusi kejaksaan menarik simpati publik.
"Mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan kejaksaan, proses pemeriksaannya akan berdampak negatif, padahal ini sangat penting. Ingat, keberhasilan jaksa seharusnya didasarkan pula pada penilaian publik," beber Kaspudin.
Untuk itu, lanjutnya, bagi jaksa yang merasa dikriminalisasi bisa meminta perlindungan kepada Komisi Kejaksaan dan Komisi III DPR RI.
"Gunakan dua sarana itu untuk memperoleh haknya dan mendesak kejaksaan memberikan status clearance dari masalah yang dituduhkan. Jika tidak, dikhawatirkan akan disalahgunakan pihak tertentu untuk menghambat karir yang bersangkutan," tegas Kaspudin.
Hal senada juga disampaikan praktisi hukum Akbar Hidayatullah. Menurutnya, selama ini aparat penegak hukum khususnya kejaksaan belum benar-benar melakukan reformasi birokrasi di sektor pengawasan.
"Tidak transparan. Padahal, akuntabilitas maupun transparansi di sektor pengawasan bisa dijadikan faktor pemberian reward and punishment namun tidak berjalan semestinya. Yang ada sekarang jaksa yang berprestasi justru disingkirkan. Kejaksaan harus mencontoh Polri dalam hal ini," katanya.
Menurut Akbar, hal ini disebabkan sumber daya manusia di sektor pengawasan kejaksaan diduga kebanyakan adalah oknum bermasalah.
"Rahasia umum jika bidang pengawasan diisi orang-orang yang bermasalah. Kan konyol, ketika orang bermasalah memeriksa orang yang diduga bermasalah," tambahnya.
[rus]
