Sekjen PDIP Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Serikat Pekerja JICT

. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Terlebih para serikat pekerja itu menyerukan idealisme yang sejalan dengan Nawacita.

Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini disampaikan Hasto setelah Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengadu kepada PDI Perjuangan terkait persoalan perpanjangan konsesi JICT yang dinilai tidak transparan. Mereka menuntut pembatalan perpanjangan konsesi karena nilai kontrak jauh lebih rendah dari kontrak periode pertama, dan adanya persetujuan dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Bagi PDIP, kata Hasto, pengelolaan pelabuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Karenanya, tidak bisa hanya dilihat secara ekonomi semata. Lebih-lebih kapasitas JICT yang telah meningkat pesat dari 1.4 Juta TEUS menjadi 2.4 juta TEUS.

"Dengan demikian, sebaiknya perpanjangan konsesi JICT tersebut ditunda dulu, dan memberi kesempatan untuk dilakukan audit yang lebih mendalam," ungkap Hasto di Jakarta (Rabu, 5/8).

PDIP, lanjut Hasto, juga mengharapkan agar dialog dapat dilakukan untuk memperkuat kedaulatan negara di "gerbang perekonomian" Indonesia tersebut. Selain itu, kata dia, Menteri BUMN sebaiknya juga mengambil inisiatif dan menyelesaikan masalah tersebut, dan menjelaskan ke publik terhadap persetujuan Menteri BUMN atas perpanjangan konsesi tersebut.

"Menjadi tanggung jawab Menteri BUMN untuk melaksanakan Nawacita, dan mendorong pengelolaan JICT oleh putra-putri bangsa, daripada menyerahkan ke pihak lain. Lebih-lebih nilai kontrak konsesi tersebut dipandang terlalu rendah," lanjut Hasto.

Ketua Umum Serikat Pekerja PT JICT Nova Sofyan Hakim meminta cara-cara yang dilakukan oleh Dirut Pelindo yang lebih mengedepankan cara-cara intimidatif dengan ancaman pemecatan dan lain-lain harus diakhiri.

"Dirut Pelindo boleh saja berlindung di balik prosedur atau merasa kuat karena dukungan menteri tertentu, namun upaya tersebut dipastikan tidak berhasil", katanya. [ysa]