. Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Lendriaty Janis mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Menerima permohonan untuk seluruhnya," kata hakim Lendriaty saat sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8).
Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Dahlan oleh Kejati DKI tidak sah secara hukum dan tak dapat lagi diproses oleh Kejati DKI.
Hakim Lendriaty menegaskan putusan tersebut ditetapkan setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon (Dahlan), jawaban atas gugatan dari termohon (Kejati DKI), serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.
"Menyatakan sprindik yang menetapkan pemohon (Dahlan Iskan) sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," kata Lendriaty.
Dahlan mendaftarkan gugatannya ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (3/7) lalu. Gugatan itu dilayangkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun. Penganggaran proyek itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa.
[sam]
