. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang merupakan Muktamar yang tidak mendidik, yang tercatat dalam sejarah Muktamar NU sejak berdiri 1926. Kekisruhan dalam Muktamar NU kali ini disebabkan oleh adanya pemaksaan terhadap sistem pemilihan dengan model Ahwa (Ahlul Halli Wal Aqdi).
"Sistem pemilihan dengan Ahwa ini baik, tetapi caranya salah, kurang dialogis," kata Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor, Rahmat Hidayat, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 03/08).
Sebagai Ketua PP GP Ansor, Rahmat juga mengajak Pemuda Ansor untuk tidak terjebak dalam urusan dukung mendukung. Hal ini lebih baik diserahkan kepada para Kyai.
"Tugas GP Ansor itu adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan di kalangan ulama," ujar Rahmat.
Rahmat mengajak Pemuda Ansor untuk berada di posisi tengah dan tidak memihak salah satu pandangan. Tugas Ansor adalah menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Apalagi selama ini NU juga selalu memilih politik jalan tengah.
"Tetapi hari ini kita melihat seolah-olah hanya ada dua pilihan kalau tidak kiri ya kanan. Katanya NU menjadi contoh Islam di dunia, tetapi saat pertemuan ulama malah ricuh dan gaduh," ungkap Rahmat.
"Kekisruhan Muktamar ini membuat malu Nahdlatul Ulama. Aktor-aktor di balik kekacauan ini harus minta maaf kepada pendiri NU, kalau tidak kualat nanti," Tegas Rahmat, sambil mengatakan Ansor itu belum
maqom-nya masuk dalam ranah ulama, dan tugasnya hanya menjaga dan mengawal ulama serta menjalankan perintah ulama
"Kalo Ansor saja sudah ikut dan terjebak dalam kekisruhan Muktamar ini, lalu kepada siapa lagi harapan Nahdhiyyin dan Muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," demikian Rahmat.
[ysa]
